Page 164 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

Artinya, dalam hal ini hak atas tanah menurut hukum adat tidak
hanya memberi wewenang, tetapi juga meletakkan kewajiban
kepada empunya agar mengusahakan tanah. Demikianlah,
menurut Harsono, sifat asli dari hak-hak perorangan atas tanah
189
berdasarkan konsepsi hukum adat. Hal ini mempertegas
ciri pokok kepemilikan atas tanah ulayat yakni terletak pada
keberadaan hubungan hukum publik di antara subjek hak dengan
objek yang dihaki–antara orang dengan tanah.

Dalam hubungan hukum publik ini, hak milik secara mutlak
diinsafi sebagai hak bersama untuk mengakses suatu properti
atau harta kekayaan. Dalam pelaksanaannya, hak bersama ini
dijalankan oleh suatu institusi yang dipercayai oleh masyarakat
seperti kampong, jorong, kenegerian dan sejenisnya. Institusi-
institusi inilah yang berwenang mengendalikan kontrol akses
atas lahan ulayat agar tidak digunakan sembarangan sehingga
menyebabkan kerugian kepada masyarakat–anak dan kemenakan.
Sementara kepada masing-masing individu diberikan status
hak pakai untuk legitimasi mereka mengakses lahan. Status hak
pakai ini hanya berlaku hingga mereka tidak lagi mengelola lahan
sebagaimana seharusnya.

Jika suatu waktu kenegerian memerlukan petak lahan untuk
keperluan kaum bersama, ia dapat mengambil lahan yang telah
berstatus hak pakai tadi. Meskipun tidak dibenarkan semena-
mena mengambil lahan, perlu pertimbangan-pertimbangan
seperti tanaman di atas lahan belum dipanen atau kehidupan
ekonomi rumah tangga si subjek pemegang hak pakai bergantung

189 Ibid., hlm. 189.

Reforma Agraria atas Tanah Ulayat 129