Page 159 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

Dari tiga subjek reforma agraria yang diatur dalam Pasal
12 Perpres No. 86 Tahun 2018, seperti: 1) orang perorangan,
2) kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, dan
3) badan hukum, masyarakat adat tidak termasuk ke dalam
satu dari subjek reforma agraria. Meskipun diatur salah satu
dari subjek reforma agraria, ialah kelompok masyarakat dengan
hak kepemilikan bersama, namun subjek tersebut tidak dapat
disamakan dengan masyarakat adat.

Pasal 12 ayat (4) Perpres Reforma Agraria menjelaskan bahwa
yang dimaksud kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan

bersama merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang
membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu
serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi
tanah. Artinya, satu-satunya indikator yang jelas dari apa yang
dimaksud dengan kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan

bersama dalam Perpres tersebut ialah kelompok masyarakat itu
disatukan oleh faktor teritorial yang bersifat artifisial (dibentuk
atas kepentingan bersama), alih-alih sebagai kesatuan sosial
masyarakat adat. Padahal, selain faktor teritorial masih terdapat
faktor lain yang menjadi syarat dalam menentukan eksistensi
masyarakat adat, yaitu faktor genealogi dan ideologi sebagaimana
telah saya bahas pada awal bab kedua dari buku ini.

Persoalan paradigmatik lainnya yaitu reforma agraria
menggeser hubungan komunal masyarakat adat yang bersifat
publik kepada hubungan privat-kebendaan yang didasarkan pada
keberadaan SHM. Hal itu secara perlahan mereduksi eksistensi
tanah ulayat masyarakat adat–bahkan membuat ulayat menjadi
berakhir atau hilang. Oleh sebab itu, program reforma agraria ẚla
Perpres No. 86 Tahun 2018 sesungguhnya tidak mengembalikan

124 Reforma Agraria Tanah Ulayat