Page 167 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

ini ditandai dengan keberadaan sebanyak 1.385 SHM yang terbit
di atas lahan. Sementara itu, hal yang perlu dipahami adalah
pemberian SHM tidak hanya mengubah status pemilikan lahan
secara de jure. Namun,juga merombak struktur hubungan hukum
yang berkaitan dengan hukum adat atas lahan yang sebelumnya
merupakan ulayat masyarakat adat, di mana tanah adalah
milik bersama kaum (komunal) menjadi milik pribadi orang
perorangan (privat).

Corak hukum publik berdasarkan hukum adat setempat yang
terdapat dalam hak ulayat telah dihapus keberadaannya oleh
SHM, lalu berganti dengan hubungan hukum privat berdasarkan
ketentuan hukum positif negara. Selain itu, relasi religius-
magis yang terdapat pada institusi ulayat juga telah berkurang
kekuatannya karena imbas dari menguatnya kepemilikan
individu yang dilembagakan oleh institusi negara berdasarkan
hukum positif tadi. Orang tidak lagi segan menentang lembaga
kenegerian adat karena anggapan tanah adalah mutlak miliknya
secara absolut yang tidak ada kaitannya dengan nenek moyang.
Dengan kondisi demikian, tanah seluas sekitar 2.500 hektar yang
telah disertifikat menjadi milik perseorangan sesungguhnya tidak
lagi dapat diklaim sebagai tanah ulayat masyarakat adat Senama
Nenek. 194

194 Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat mengatur “pelaksanaan hak ulayat masyarakat adat tidak
berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang telah dipunyai oleh perseorangan atau
badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah atau yang telah dibebaskan oleh institusi
pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”

132 Reforma Agraria Tanah Ulayat