Page 159 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

pembangunan Orde Baru. Rapat pada Januari 1975 secara khusus
mengangkat persoalan bagaimana lembaga agraria menghadapi
meningkatnya pembangunan, maka dipandang perlu untuk
fokus pada penyediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah
berdasarkan peraturan, dan harus mendukung Pelita II. Ad
beberapa keputusan penting yang dihasilkan: Tata Guna
Tanah, untuk menyikapi lajunya pertumbuhan penduduk dan
meningkatnya pembangunan, dipandang perlu menetapkan
suatu kebijakan dan langkah untuk menetapkan peruntukan dan
penggunaan tanah di dalam suatu wilayah tertentu, supaya bisa
dihindari konflik tertentu dalam penggunaan tanah, mendesak
dikeluarkannya instruksi atau peratuarn menteri kepada para

kepala daerah pedoman tentang tata cara pembuatan rencana
tata guna tanah dan peksanaannya. Keputusan berikutnya adalah
Landreform. Ada empat hal terkait keputusan Landrfeorm,
pertama tentang tata cara pembayaran ganti rugi secara langsung
bagi tanah absente dan kelebihan maksimum. Kedua tentang
Teknis administrasi dan tata cara pelaksanaan pemungutan uang
sewa dan ganti rugi atas tanah-tanah yang terkena ketentuan
Landreform. Ketiga tentang pemilikan tanah pertanian
secara gunatai bagi para pensiunan pegawai negeri. Keempat
tentang pengaturan kmebali organisasi penyelenggaraan
Landreform. Memang benar bahwa Landreform tidak pernah
berhenti dibicarakan oleh rezim Orde Baru, akan tetapi dalam
praktik sejarahnya, Orde Baru hanya berhenti pada wacana
dan pembentukan kelembagaannya. Bahkan pada tahun 1975
kembali menguat wacana penguatan untuk menyempurnakan
organisasi penyelenggara Landreform. Artinya jika melihat
ralitas tersebut menarik sebagai bentuk pemikiran lembaga,
namun praktiknya tidak demikian. Sementara Rapat Kerja pada

tahun 1976 sebagaimana disebutkan dalam buku ini masih juga

148 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria