Page 154 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

Selebihnya tiap hektar dikali 7 hasil bersih setahun. Hasil bersih
ialah seperdua hasil kotor bagi tanaman padi dan sepertiga hasil
kotor tanaman palawija. Apabila bekas pemilik tanah tidak
menyetujui, bisa minta banding ke Panitia Landreform Daerah
Tingkat I dalam tempo 3 bulan sejak ditetapkan. Keputusan
Panitia Daerah Tingkat I dilarang bertentangan dengan dasar
perhitungan.
Cara pembayaran ditetapkan pada PP No.224 tahun 1961
pasal 7, yaitu ganti rugi diberikan sejumlah 10% dalam bentuk
uang simpanan bank Koperasi Tani dan Nelayan, sisanya berupa
surat hutang Landreform. Uang simpanan ini diambil dalam
waktu setahun. Surat hutang ini bisa ditukarkan oleh pemegang

dengan barang modal dari pemerintah guna pembangunan
industri. Surat hutang berbunga 3% per tahun. Tiap tahun setelah
surat itu dikeluarkan, dibuka kesempatan menukarkannya. Bila
jumlah ganti rugi tidak lebih dari Rp.25.000,- maka Menteri
Agraria dapat menetapkan pembayaran dengan menyimpang
dari ketentuan.
Kaum tani yang memperoleh pembagian tanah diberi
izin untuk mengerjakan tanah ini paling lama 2 tahun. Mereka
diwajibkan membayar sewa kepada pemerintah sebesar separuh
dari hasil panen atau uang yang nilainya 1/3 dari hasil. Mereka
mengganti harga tanah yang dibayar pemerintah kepada bekas
pemilik tanah dengan tambahan 10% dari harga sebagai biaya
administrasi. Pembayaran dilakukan dengan tunai atau angsuran
selama 15 tahun. Selain itu, membayar bunga sebesar 3% setahun.
Mengikuti ketentuan PP. 224 tahun 1961, tanah-tanah
kelebihan harus dibagikan menurut prioritas. Yaitu, penggarap
yang mengerjakan tanah ini, buruh tani atau pekerja tetap
pada bekas pemilik, penggarap yang belum sampai 3 tahun

mengerjakan tanah ini, penggarap tanah hak milik, penggarap
yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain, penggarap tanah
yang garapannya kurang dari 0,5 ha, pemilik tanah luasnya

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 143