Page 153 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

wajib lapor pada Kepala Agraria Daerah kabupaten. Kota yang
bersangkutan sesuai dengan pasal 3 UU No.56 tahun 1960. Tanah
yang lebih ini diambil pemerintah dan dibagikan pada rakyat
yang membutuhkan dengan penggantian harga (UU No.5 tahun
1960, pasal 7).
Menurut UU No.56 tahun 1960 pasal 4, orang-orang
yang memiliki tanah pertanian yang jumlahnya luas melebihi
batas maksimum, dilarang memindahkan hak miliknya atas
seluruh atau sebagian tanah tersebut. Di daerah-daerah
banyak pelanggaran mengenai hal ini yang terlalu jauh
melanggar ketentuan Landreform. Seperti pura-pura cerai
untuk mempertahankan tanah kelebihan tersebut, ada yang

mewariskan tetapi orangnya masih hidup, ada yang mewakafkan
tanahnya tanpa memperhatikan syarat-syarat hukumnya.
Dalam UU No.56 Prp. Tahun 1960 pasal 1 menyatakan
bahwa seorang dalam keluarga besar hanya boleh menguasai
tanah pertanian baik miliknya sendiri atau orang lain, yang tidak
melebihi batas maksimum yang ditetapkan. Dalam penjelasan
umum UU ayat 7 ditegaskan bahwa penetapan maksimum
memakai dasar keluarga, biarpun yang berhak atas tanah itu
beberapa orang saja. Jumlah anggota keluarga ditetapkan 7 orang,
jika lebih maka akan mendapat penguasaan tanah 10% dari batas
maksimum setempat. Jumlahnya tidak boleh lebih dari 50% dan
luas tanah pertanian tidak lebih dari 20 ha.
Mengenai redistribusi tanah. PP No.224 tahun 1961
tentang pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian pasal 6 menyatakan bahwa kepada bekas pemilik
tanah yang tanahnya diambil pemerintah diganti rugi besarnya
ditentukan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II, atas
dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun

terakhir, dan berdasarkan golongan kelas tanahnya. Untuk 5
ha pertama tiap hektar 10 kali hasil bersih setahun; untuk 5 ha
kedua, tiga dan empat, tiap hektar 9 kali hasil bersih setahun.

142 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria