Page 158 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

tentang pelaksanaan UU 2/1960 serta pedoman No.1 Pedoman
bagi Kepala Daerah Tingkat II.
Sukarno menyatakan, ketidakadilan sering menimpa kaum
tani, juga penghisapan feodalisme dan kapitalisme. Maka harus
memodernisasi Indonesia, dan nasib kaum tani diperhatikan.
UUPA segera diselesaikan di Jawa, Madura dan Bali. Implementasi
UUPA dan UUPBH agar sukses diambil langkah sebagai berikut:
mengaktifkan Panitia Landreform segala tingkatan; tuan
tanah yang jadi anggota harus diganti; Ketua panitia yang tak
aktif diretool; Retooling personalia Jawatan Agraria; Dibentuk
Pengadilan Landreform dengan mengikutsertakan kaum tani;
Bertindak tegas bagi petugas yang menggelapkan tanah.

Landreform supaya berjalan baik, maka diadakan perubahan
sistem pemerintahan desa seperti yang ditegaskan dalam TAVIP,
yaitu IGO dan IGOB dicabut dan diganti perundang-undangan
desa yang demokratis. 152

Jenis Naskah: Pidato. Jumlah Halaman: 17 halaman.

Kata Kunci: Landreform, pangan, tanah, tani, Retooling

Dirjen Agraria Depdagri, “Kumpulan Pidato/Uraian dan
Kesimpulan Hasil Rapat Kerja Kepala Direktorat Agraria
Provinsi Seluruh Indonesia”, Jakarta: Dirjen Agraria-
Depdagri, 1976

Buku kumpulan hasil Rapat Kerja Kepala Direktorat Agraria
se-Indonesia ini dilakukan pada 10-12 Januari 1975, 16-17 Januari
1976, 18-20 November 1976. Tema yang diangkat dalam rapat
sudah secara spesifik menunjuk pada “Peningkatan Realisasi
Fungsi Tanah sebagai Penunjang Pembangunan”. Seperti judul
besarnya, agenda rapat memang membicarakan bagaimana peran
lembaga agraria dalam memberikan sumbangan konkrit dalam

152 Dokumen ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah
dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 147