Page 155 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

kurang dari 0,5 ha, dan petani atau buruh tani lainnya. Dalam
prioritas ini diutamakan bagi petani yang punya ikatan keluarga
yang tak lebih dari 2 derajat dengan bekas pemiliknya, dengan
ketentuan paling banyaknya 5 orang, dan petani janda pejuang
kemerdekaan.
Pengertian petani menurut ayat 3 pasal PP. No.224 tahun
1961 yaitu orang yang punya atau tidak punya tanah sendiri,
dengan pekerjaan pokoknya mengusahakan tanah untuk
pertanian. Sedangkan penggarap ialah petani yang mengerjakan
atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah bukan miliknya
dengan memikul seluruh atau sebagian resiko produksinya.
Menurut UUPA No.5 tahun 1960, tanah gogolan yang sifatnya

tetap menjadi tanah hak milik dan tanah gogolan yang tidak
bersifat tetap menjadi hak pakai. Tanah gogolan menurut UUPA
pasal 20 menjadi tanah hak milik, jadi tidak perlu diganggu gugat.
Setelah berlaku UUPA, pemerintah desa tidak berhak menyoal
tanah hak milik itu kecuali jika pemiliknya menyetujuinya.
Artinya, pemerintah harus mengantongi izin dari pemilik tanah.
Hak milik adalah turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang
dapat dipunyai seseorang atas tanah dengan ketentuan pasal 6
(UUPA pasal 20 ayai 1). Menteri Agraria yang berhak mencabut
hak atas tanah.
Soal perubahan hak gogolan tetap menjadi hak milik,
dengan mengacu Peraturan Menteri Agraria No.2/1960.
Ditegaskan bahwa konversi hak gogolan, sanggan, atau pekulen
yang bersifat tetap menjadi hak milik dilaksanakan dengan
surat keputusan penegasan Kepala Inspeksi Agraria yang
bersangkutan. Jika meninggal dunia, gogolannya jatuh pada ahli
waris. Kepala Inspeksi Agraria menetapkan surat keputusan ini
pada ayat 1 dengan memperhatikan pertimbangan Bupati/ Kepala

Daerah yang bersangkutan mengenai sifat tetap atau tidak tetap
dari hak golongan itu. Bila ada perbedaan opini soal ketetapan,

144 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria