Page 392 - Berangkat Dari Agraria
P. 392

BAB X  369
                                               Beragam Respon Atas Pandemi Covid-19
             tanah dan  legalisasinya  serta  perhutanan  sosial  agar  rakyat di
             pedesaan memiliki akses pemanfatan tanah.

                 Kedua, pemerintah memberikan kemudahan atau insentif bagi
             CSO/NGO atau organisasi  petani dalam  mendistribusikan  hasil
             pertanian pangan. Insentif berupa penyediaan sarana transportasi
             pengangkut produk pertanian dan informasi pasar.
                 Ketiga, pemerintah dan CSO/NGO memperpendek rantai pasok
             dari  produsen pangan  di  pedesaan, pedagang  sebagai penyalur,
             hingga konsumen  di  perkotaan.  Rantai  pasok ini menjadi  sistem
             pemasaran di era normal baru atau adaptasi kebiasaan baru. Jarak
             produsen dan konsumen diperpendek sehingga produsen menikmati
             harga yang relatif lebih tinggi dan konsumen mendapat harga yang
             relatif terjangkau di banding biasanya.

                 Jika kreatif, pandemi Covid-19 dapat menyumbang pada jalan
             kemandirian dan  kedaulatan  pangan dalam  sistem  produksi,
             distribusi  dan  konsumsi  pangan.  Petani  sebagai  produsen dan
             masyarakat  selaku  konsumen  pangan  diuntungkan.  Rasanya  ini
             lebih elok diupayakan ketimbang terus berspekulasi dengan proyek-
             proyek yang besar pasak daripada tiang. *


             10.6. Merdeka dari Bibir Krisis 110
                 HUT  Kemerdekaan  ke-75  RI  telah  dilaksanakan  bangsa
             Indonesia dengan khidmat dan sederhana. Bangsa Indonesia yang
             tengah berada di bibir jurang krisis multidimensi akibat pandemi
             Covid-19, patut dipikirkan dan diantisipasi bersama. Mewabahnya
             virus corona sejak Maret lalu, belum menunjukkan gejala mereda.
             Pemerintah melakukan berbagai upaya secara masif dan berjenjang
             dari  pusat,  provinsi, kabupaten/kota,  hingga  desa  dan kampung-
             kampung. Perubahan kebijakan dilakukan di tengah jalan melalui
             refocusing program dan realokasi anggaran pembangunan dengan
             mengubah APBN melalui Perppu 1/2020 yang disetujui DPR menjadi
             UU No.2/2020. Kritik diakui ada, tapi ini langkah gawat darurat yang
             harus ambil di saat kritis.


             110   Suara Pembarun, 25 Agustus 2020.
   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397