Page 396 - Berangkat Dari Agraria

BAB X 373
Beragam Respon Atas Pandemi Covid-19
sebagai dampak pandemi Covid-19, semestinya menjadi alamat
dari produksi hukum. Jika ini diabaikan, hukum bukan hanya tak
menjawab krisis, melainkan berpotensi memperparah krisis menjadi
bencana kemanusiaan. Paling tidak, memicu kerancuan dalam
ketatanegaraan.

Transformasi hukum
Ditegaskan Presiden, krisis telah memaksa kita menggeser
channel cara kerja. Dari cara-cara normal menjadi ekstranormal.
Dari cara-cara biasa menjadi luar biasa. Dari prosedur panjang dan
berbelit menjadi smart shortcut. Dari orientasi prosedur menjadi
orientasi hasil. Karenanya, lanjut Presiden, pola pikir dan etos kerja
kita harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat
dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus
diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional
harus ditingkatkan. Begitu kata Presiden.

Presiden juga menyatakan ekosistem nasional yang kondusif
bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas harus kita
bangun. Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi yang
tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak
dalam risiko harus kita sudahi. Semua ini kita dedikasikan untuk
perekonomian nasional yang adil, untuk kepentingan yang sudah
bekerja, untuk kepentingan yang sedang mencari kerja, untuk
mengentaskan kemiskinan, dengan menyediakan kesempatan kerja
yang berkualitas seluas-luasnya. Presiden menyimpulkan, kita ingin
semua harus bekerja. Kita ingin semua sejahtera, kata Presiden.

Bagi penulis, keguncangan asas legalitas hukum formal menjadi
konsekuensi logis yang perlu dipertimbangkan. Ajakan untuk
membajak krisis sebagai peluang bisa bermakna “tidak menurut
aturan yang biasa” menjadi keharusan. Asumsinya, banyak aturan
lama dibuat untuk mengatur sesuatu dalam keadaan normal.
Berbagai prosedur dan mekanisme yang diatur tidak dimaksudkan
untuk keadaan tidak normal. Banyak hal yang tak bisa lagi diurus
secara business as usual.