Page 425 - Berangkat Dari Agraria

402 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional

11.1. Gerakan Masyarakat Adil Makmur 120
Sebentar lagi memasuki Agustus sebagai bulan kemerdekaan
Indonesia. Kita perlu melakukan refleksi tentang keadilan sosial
sebagai tujuan utama berbangsa dan bernegara.

Sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dari Pancasila
kita refleksikan sebagai masalah dalam praktik, bukan pada konsep.
Seperti apa realitas keadilan sosial dalam praktik?
Saat mengupas esensi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”, di depan Sidang BPUPKI (1 Juni 1945) Bung Karno
bertanya: “Apakah kita mau Indonesia Merdeka yang kaum
kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang
semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam sejahtera,
merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang
pangan kepadanya?”.

Lalu diingatkan oleh Bung Karno, dalam demokrasi politik di
Barat tak ada keadilan sosial dan demokrasi ekonomi. Sekalipun
setiap orang mempunyai hak yang sama, tiap-tiap orang boleh
memilih, tetapi tidak ada keadilan sosial dan kenyataan kesejahteraan
di kalangan rakyat.

Kita tak bermaksud meniru demokrasi ala Barat itu, tapi
kita ingin “permusyawaratan yang memberi hidup” dan “mampu
mendatangkan kesejahteraan sosial”. Karenanya, kita terima
prinsip sociale rechtvaar-digheid (keadilan sosial) yang bukan saja
persamaan politik melainkan juga di atas lapangan ekonomi yang
mengadakan persamaan dalam makna “kesejahteraan bersama yang
sebaik-baiknya”, kata Bung Karno.

Penyadaran
Kita bercermin pada kenyataan sekarang. Setelah Mei 1998, kita
memasuki era-reformasi dengan ciri utama kebebasan dan sejumlah
indikator maju dalam demokrasi politik. Namun, kedodoran dalam
demokrasi ekonomi. Rakyat memang bebas memilih langsung calon

120 Pikiran Rakyat, 15 Juli 2020.