Page 443 - Berangkat Dari Agraria
P. 443

420  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
                 Kita mafhum, NU adalah komponen bangsa yang sangat besar
             peran dan  pengaruhnya  terhadap  kehidupan  sosial-keagamaan
             masyarakat.

                 Selama ini, NU menjadi bagian penting dalam proses penyusunan
             dan pelaksanaan kebijakan reforma agraria yang berimplikasi pada
             kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Indonesia. Peran NU dalam
             mewujudkan keadilan agraria menjadi visi utamanya.

                 Pada 2018, PBNU bersama kementerian/lembaga terkait telah
             mengembangkan dialog  publik  mengenai  reforma agraria dan
             perhutanan sosial di tingkat nasional dan wilayah.
                 Puncak dari dialog tersebut adalah Rembuk Nasional Reforma
             Agraria  dan Perhutanan Sosial,  yang  melatarbelakangi  lahirnya
             Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

                 Perpres 86/2018 ini sebagai regulasi operasional reforma agraria
             yang mengandung arah kebijakan, tujuan, kelembagaan dan bentuk-
             bentuk kegiatan dalam rangka penataan ulang struktur agraria untuk
             keadilan sosial.

                 Kini, perpres ini tengah dilakukan perubahan dengan maksud
             agar konflik agraria, redistribusi tanah, dan pemberdayaan ekonomi
             rakyat bisa lebih mantap.

             Arah kebijakan
                 Presiden  telah mengumumkan  pencabutan 2.283 bagi  3 juta
             hektar lebih  dari izin  usaha  atau konsesi  perusahaan besar  di
             bidang  pertambangan,  kehutanan  dan perkebunan  yang  tidak
             memanfaatkan lahan seusai izin yang diberikan (6 Januari 2022).
                 Percepatan  redistribusi  tanah dijalankan dalam  program
             landreform yang diperluas pada pengertian reforma agraria.

                 Redistribusi  tanah dilakukan  Kementerian  ATR/BPN atas
             tanah-tanah obyek  reforma agraria,  baik  yang  berasal dari  tanah
             negara maupun  tanah bekas kawasan hutan.  Pelepasan kawasan
             hutan untuk reforma agraria dilakukan Kementerian LHK.
   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448