Page 444 - Berangkat Dari Agraria
P. 444

BAB XI  421
                                                     Dinamika Jalan Kebudayaan
                 Strategi umum reforma agraria ialah pembatasan penguasaan
             tanah bagi korporasi besar di satu sisi, dan perluasan akses pemilikan
             dan penguasaan tanah bagi rakyat miskin di sisi lainnya.

                 Pemerintah berupaya menjalankan kebijakan seimbang antara
             pembangunan ekonomi berbasis korporasi dengan pengembangan
             ekonomi rakyat. NU jadi representasi gerakan ekonomi umat.
                 Indikator capaian  reforma agraria,  bukan  hanya  seberapa
             banyak/luas tanah  diredistribusi  kepada  rakyat, tapi  seberapa
             besar kemampuan  rakyat menjadi kekuatan  produktif.  Ujungnya
             meningkatnya pendapatan rakyat  dan  membaiknya  kesejahteraan
             rakyat.
                 Kementerian/lembaga diminta menyelesaikan konflik agraria,
             termasuk di area  yang dikelola  PTPN  dan  Perhutani dengan
             melepaskan  sebagian  tanah  tersebut  untuk  rakyat  dalam  resolusi
             konflik agraria. Sebagian rakyat tersebut adalah warga nahdliyin.


             Peluang kolaborasi
                 Melihat peran NU dalam reforma agraria, dapat dipilah menjadi
             empat skema.  Pertama,  NU  memiliki peran penting dan strategis
             dalam memberikan masukan mengenai konsep kebijakan  yang
             dianggap paling sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat. Ini
             dapat berupa saran, kritik dan masukan dari NU kepada pemerintah.
                 Kedua,  pengurus  NU dapat  bekerjasama dengan organisasi
             masyarakat  sipil  lain  dalam mengusulkan lokasi-lokasi  prioritas
             untuk reforma agraria di wilayah.

                 Dalam hal  ini,  NU  dapat menyampaikan lokasi  yang  sudah
             diduduki dan digarap warga NU, lalu mengusulan lokasi tersebut
             supaya menjadi bagian  dari  lokasi  yang  diverifikasi kelayakannya
             oleh kementerian/lembaga terkait.

                 Ketiga, kalangan NU yang berada di wilayah dapat berperan aktif
             sebagai  komunitas  subyek  –misalnya petani,  dalam pelaksanaan
             reforma agraria atau perhutanan sosial.
   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449