Page 465 - Berangkat Dari Agraria
P. 465

442  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
                 Hemat penulis, tantangan utama adalah konteks paradigmatik.
             Jalan kebudayaan belum dikenal luas oleh pembuat kebijakan dan
             perancang  pembangunan. Jalan kebudayaan harus menunjukkan
             keampuhannya  di  banding  jalan lainnya. Dibandingkan  dengan
             jalan pembangunan berbasis kesejahteraan (welfare approach), atau
             pendekatan keamanan (security approach).
                 Lalu, tantangan penetapan target dan indikator guna mengukur
             keberhasilan  pembangunan Papua  dengan jalan kebudayaan juga
             perlu diperhitungkan.  Tidak  sepenuhnya  target dan  indikator
             bersifat matematis yang bisa dihitung secara kwantitatif. Target dan
             indikator  pembangunan  di  jalan kebudayaan  umumnya bersifat
             kualitatif yang sulit diukur dengan angka-angka.
                 Tantangan koordinasi birokrasi lintas kementerian dan lembaga
             di  pemerintah pusat  dengan pemerintah  di  provinsi,  kabupaten,
             kecamatan, dan desa di Papua. Panjangnya rentang kendali dalam
             perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan
             menjadi tantangan yang tak mudah ditaklukan.
                 Potensi  munculnya  bias  pemaknaan  dalam menterjemahkan
             program ke dalam kegiatan dan dukungan anggaran nasional maupun
             daerah  Papua,  menjadi  tantangan  teknokratisnya.  Keseluruhan
             tantangan ini perlu disadari dan diantisipasi bersama.


             Memilih jalan
                 Pengertian kebudayaan menurut UU  No. 5/2017  tentang
             Pemajuan Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
             cipta,  rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kita simak konsep
             utuh “Jalan Kebudayaan Pembangunan Papua”  yang  dipaparkan
             Dirjen Kebudayaan dalam rapat lintas kementerian dan lembaga.

                 Sejumlah  regulasi  menjadi  landasan berpikir  untuk memilih
             jalan ini. Di antaranya, Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN, yang
             memuat pengarusutamaan pembangunan  berkelanjutan,  modal
             sosial budaya, dan transformasi digital.
   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470