Page 11 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang
P. 11

pentingnya. Namun yang lebih pokok lagi ialah adakah di ketiga
            kebutuhan dan hak dasar tadi tersemai proses-proses dan nilai-nilai yang
            mengejawantahkan prinsip kewajiban dan tanggungjawab layanan sosial
            negara. Lebih jauh lagi adalah apakah di ketiga bidang kehidupan dasar
            tadi tercermin prinsip-prinsip dan spirit negara untuk menjalankan fungi
            redistribusi harta dan kekayaan nasional sebagaimana diamanatkan oleh
            konstitusi, khususnya tentang kewajiban negara mengemban tegaknya
            prinsip Keadilan Sosial.
                Berikutnya, dari penelusuran historis dari berbagai pengalaman
            masyarakat dan bangsa di dunia kita dapat meraba mana jawaban
            yang tepat atas pertanyaan klasik: “kekayaan alam itu berkah atau
            kutukan?”. Dari sejarah kita dapat belajar mana kekayaan alam yang
            berbuah menjadi berkah, dan mana kekayaan alam yang justru menjadi
            buah kutukan. Negara yang abai terhadap usaha-usaha mendorong
            pembentukan masyarakat adil, terbuka, dan demokratis dengan ciri
            egaliter dan partisipatif dari warganya tentu berpotensi merusak sendi-
            sendiri kehidupan masyarakat itu sendiri. Namun sebaliknya, dengan
            berhasil membangkitkan masyarakat dengan ciri seperti itu, maka ini
            sama maknanya dengan tersedianya ikhtiar untuk menyajikan dasar
            penyusunan masyarakat yang modern. Sudah barang tentu secara
            formal Indonesia sejak tahun 1945 telah menyatakan dirinya berangkat
            menuju negara modern yang salah satu penandanya adalah terlepas
            dan melepaskan diri dari belenggu pengaruh ikatan-ikatan lama berbau
            primordialisme (SARA, dalam istilah populernya). Namun bagaimana
            dalam praktiknya? Semenjak diberlakukannya otonomi daerah dan
            digelarnya pilkada, nyatalah ciri dasar masyarakat oligarkhis dengan
            politik dinastinya masih menggejala kuat di negeri ini. Bahkan ada
            kecenderungan gejala yang disebut terakhir ini makin kuat.
                Pertanyaannya kemudian adalah, apakah keadilan sosial bisa lahir
            dari struktur masyarakat yang masih menampilkan wajahnya yang sarat
            nilai feodal. Demikian pula bisakah keadilan sosial lahir dari karakter
            masyarakat yang masih didominasi oleh bayang-bayang politik negara
            yang mengedepankan pendekatan keamanan (security approach) dan



            x                     Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16