Page 12 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang
P. 12

integritas territorial (territorial integrity) negara sebagai tujuan, bukan
             sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
             Hal terakhir ini sengaja ditekankan karena sebagai wilayah yang relatif
             terletak dekat dengan negara tetangga, dan pernah terlibat sebagai
             wilayah penting pendukung politik konfrontasi anti Malaysia di masa
             lalu maka bayang-bayang pendekatan keamanan tak pernah benar-benar
             lekang. Kini dengan Istilah lain namun tetap dengan rasa ‘pendekatan
             keamanan’ tadi sering disepadankan dengan istilah ‘daerah transit’, yang
             maknanya ada bayang-bayang kerawanan ekonomi-politik yang tinggi
             dibanding daerah lainnya.
                 Julukan ‘daerah transit’ ini berkonotasi tidak semata pada proses
             migrasi penduduk antar lintas batas Negara namun lebih dari itu dinilai
             sarat dengan kerawanan ekonomi-politik tadi. Namun perlu ditegaskan
             bayangan ‘kerawanan keamanan’ yang satu ini tak pernah benar-benar
             menyentuh pada soal nasib penduduk lokal yang tergusur atau kehilangan
             ruang-ruang kehidupannya, utamanya oleh kehadiran penetrasi dan
             ekspansi para pengusaha besar. Artinya soal ketahanan hidup (livelihood
             security) masyarakat lokal tidak pernah masuk sebagai bagian dari
             pengembangan kebijakan agraria yang memiliki nilai geopolitik strategis.
             Dengan demikian, jika ‘adil’ dimaksudkan sebagai mengemukanya sikap
             negara yang seimbang dan menengahi (fair dealing) dalam semangat
             moderasi dan toleransi antar kelompok-kelompok sosial yang berlatar
             aneka budaya, termasuk mencari sikap yang sepadan atas penetrasi kuasa-
             kuasa ekonomi-politik supradesa maka gejolak-gejolak dan ketegangan-
             ketegangan sosial yang kini makin menggejala kuat tentu akan lebih
             mudah dikelola bahkan diredam. Lebih dari itu kesenjangan sosial
             bisa lebih diatasi dan rasa keadilan pun akan mencuat ke luar, tak lain
             berkat kosekuensi kehadiran konkrit institusi negara pengemban amanat
             konstitusi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
                 Menutup kata pengantar ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat
             kepada rekan Dr. P. Setia Lenggono atas terbitnya buku ini oleh STPN
             Press Yogyakarta, kampus yang begitu produktif mengisi berbagai publikasi





             Kata Pengantar                                               xi
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17