Page 210 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

asing. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik agraria kapitalis
masa kini, telah menguatkan posisi pemilik modal swasta – termasuk
swasta milik asing – dan pemerintah sebagai kekuatan ekonomi politik
yang dominan. Secara dinamis, dominasi tersebut juga mengkondisikan
munculnya konflik agaria yang cukup laten diantara masyarakat lokal/
juga dengan pihak swasta. Menariknya, konflik tersebut dapat dengan
mudah menjadi konflik manifes jika melibatkan perusahaan migas yang
beroperasi disekitar kawasan Delta Mahakam.

6.2.2 Ketidakpastian Regulasi
Seperti telah disinggung sebelumnya ketidakpastian regulasi, terjadi
pasca pelarangan jaring trawl secara total pada tanggal 1 Januari 1983.
Ketika Menteri Pertanian mengeluarkan sebuah keputusan bernomor 24/
Kpts/Um/1983, yang menentukan pembagian wilayah Kalimantan Timur
berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) seluas 21.144.000
Ha, dimana kawasan Delta Mahakam hampir seluruhnya ditetapkan
sebagai kawasan hutan produksi. Status ini terus dipertahankan
sampai tahun 1992, saat Departemen Kehutanan merampungkan peta
TGHK kawasan hutan untuk Kalimantan Timur ( Simarmata, 2009).
Kebijakan inilah yang menyebabkan bertumpang tindihnya kepentingan,
antara kepentingan “program udang nasional” yang mengalokasikan
sejumlah kawasan hutan mangrove di pesisir Delta Mahakam sebagai
kawasan budidaya udang (sebagai salah satu bentuk “kompensasi”
pelarangan trawl), dengan kepentingan sektoral kehutanan yang ingin
mempertahankan kawasan Delta Mahakam sebagai Kawasan Budidaya
Kehutanan ( KBK). Merujuk pada data-data historis, penetapan Delta
Mahakam sebagai kawasan hutan produksi terbatas, sebenarnya bisa
disebut sebagai bentuk “kamuflase kebijakan” oleh pemerintah untuk
mengurangi efek sosio-politis atas beroperasinya kegiatan pertambangan
migas di Delta Mahakam.
Sekalipun secara faktual pada tahun 2001 hampir 85.000 Ha dari
150.000 Ha luasan hutan mangrove di delta Mahakam telah berubah
fungsi menjadi tambak. Namun melalui SK Menhut No. 79/Kpts-

Tercerabut Atau Terakumulasi 183