Page 216 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

lagi pada masa kelahiran, begitu seterusnya”. Boleh saja sepetak tambak
memasuki ‘masa senja’ sehingga produksinya menurun, tapi suatu ketika
tambak tersebut dipercaya akan “kembali dilahirkan” untuk berproduksi
optimal. Karenanya bagi para ponggawa menginvestasikan keuntungan
usaha dengan mengakumulasi tambak seluas-luasnya adalah sebuah
pilihan rasional yang telah melalui serangkaian trial and error.
Harus diakui bahwa pengelolaan dan pelestarian sumberdaya
mangrove merupakan suatu usaha yang sangat kompleks untuk
dilaksanakan. Kegiatan tersebut membutuhkan sifat akomodatif dari
segenap pihak yang terkait, baik yang berada di sekitar kawasan maupun
di luar kawasan. Pada dasarnya kegiatan tersebut hanya bisa dilakukan
jika mampu memenuhi kebutuhan dari berbagai kepentingan, namun
demikian sifat akomodatif tersebut akan lebih dirasakan manfaatnya
bilamana keberpihakan kepada masyarakat diberikan porsi yang lebih
besar. Dengan demikian yang perlu diperhatikan adalah strategi untuk
menjadikan masyarakat sebagai komponen utama penggerak pengelolaan
dan pelestarian sumberdaya (mangrove). Dimana persepsi masyarakat
dapat diarahkan pada cara pandang akan pentingnya keberadaan
sumberdaya mangrove bagi kepentingan mereka. Pengembangan
pengetahuan lokal dan keberadaan pranata sosial (jaringan patronase)
tampaknya sangat relevan bagi upaya-upaya pengelolaan lingkungan
alam berikut sumberdayanya, sebagai faktor yang berperan penting dalam
menunjang keberlanjutan dan ketangguhan ekosistem pesisir (mangrove).
Tapi ironisnya keduanya justru terabaikan dalam upaya-upaya eksploitasi
sumberdaya alam, akibat terpinggirkan oleh domain pengetahuan ilmiah,
serta pranata-pranata sosial hasil reka-cipta agen-agen pembangunan.
Meskipun saat ini semakin disadari bahwa pemerintah bukanlah
sebuah institusi dengan aparatur solid yang mampu menanggulangi
berbagai masalah lingkungan hidup yang semakin beragam dan dinamis.
Namun harus diakui, bahwa pemerintah memiliki kemampuan yang
sangat fungsional di dalam melakukan penetrasi kebijakan terkait
dengan berbagai hal menyangkut sumberdaya milik negara di dalam
KBK (hutan mengrove) dan aktivitas perdagangan produk pertambakan

Tercerabut Atau Terakumulasi 189