Page 31 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang
P. 31

hubungan kepemilikan dan menentukan tindakan mana yang legal
            dan illegal terkait dengan penguasaan, pemilikan, penatagunaan dan
            pemanfaatan tanah dan kekayaan alam.
                  UUPA 1960, menempatkan bangsa Indonesia sejajar dengan Korea
            Selatan dan  Taiwan ataupun China dan Vietnam yang terlebih dulu
            melaksanakan land reform redistributif pasca PD II.  Jepang, bahkan
            telah melakukan perombakan struktur penguasaan tanah jauh sebelum
            PD II, diikuti Korea Selatan dan  Taiwan yang melaksanakan suatu
            kebijakan “tanah untuk petani” dan mendistribusikan hak kepemilikan
            tanah kepada rumah tangga dengan cara sangat egalitarian. Didasarkan
            pada pembelian tanah secara paksa oleh pemerintah dari mereka yang
            memiliki kelebihan dari ukuran yang ditentukan. Sebagai hasil kombinasi
            kebijakan pemerintah negara setempat dengan tentara pendudukan (US).
            China dan Vietnam juga mengikuti kebijakan redistributif secara radikal
            setelah “menelanjangi” kaum tuan tanah, tetapi kedua negara ini segera
            mengganti pertaniannya (peasant farming) dengan pertanian kolektif.
            Kolektivisasi tidak dibalik selama beberapa dekade, tetapi akhirnya
            dalam apa yang disebut land reform kedua, baik China maupun Vietnam
            menciptakan sistem peasant farming yang individual (Griffin, Khan dan
            Ickowitz, 2008).
                Di Korea Selatan, reforma agraria yang dilakukan menjelang
            meledaknya Perang Korea, meletakkan landasan internal bagi
            pembangunan industrialisasi pada masa-masa selanjutnya. Program-
            program reditribusi setelah 1950 dikombinasikan dengan penjualan
            swasta, mengubah struktur tenurial tanah di negara itu. Dampak reforma
            agraria yang paling mencolok adalah kesetaraan redistribusi tanah yang
            dihasilkan. Tuan tanah, sebagai sebuah “kelas”, disapu bersih oleh reforma
            agraria (Putzel, 2008). Meski digaris bawahi Putzel, betapa seluruh sejarah
            diskusi dan debat mengenai kebijakan dan strategi reforma agraria dan
            tanah, dalam lingkaran pembangunan sarat dipengaruhi oleh sasaran
            dan program yang berbeda secara mecolok di negara-negara berkembang.
            Diikuti dengan berbagai dampak yang juga berbeda-beda.





            4                     Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36