Page 35 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

peta, sensus, pendaftaran jumlah pemukiman, penetapan batas hutan
dan penggolongan kawasan dengan penilaian tertentu dan penciptaan
undang-undang (UU). Tarikan garis di atas kertas peta tersebut kemudian
mengakibatkan hilangnya akses orang terhadap sumber daya alam yang
secara tradisi sudah mereka lakukan jauh sebelum negara ada ( Peluso,
2006).
Padahal jauh sebelum negara-bangsa berdiri orang telah melakukan
teritorialisasi sebagai individu maupun sebagai kelompok melalui sistem
dan penandanya sendiri seperti areal perkebunan dan perladangan,
kuburan, tanaman tertentu, atau pancang sebagai penanda areal
kelola dan kekuasaannya yang memberi tanda pada orang lain untuk
tidak mengakses sumber daya atau melakukan aktivitas di dalam
teritori tersebut. Teritorialisasi baik oleh negara maupun oleh orang/
kelompok orang, melahirkan konflik dan negosiasi antara negara dengan
warganegara, antara warganegara/kelompok dengan warganegara/
kelompok yang lainnya. Yang menarik adalah ketika ada konflik dan
negosiasi antara warganegara dengan negara, regulasi teritorial yang
dibuat oleh negara tersebut tidak secara telak mengeksklusi orang yang
ada di dalamnya. Regulasi tersebut, ditafsir, ditawar dan dimanfaatkan
untuk mempertahankan kepentingan aksesnya terhadap lahan dan
sumberdaya alam di dalamnya ( Wadley, 2003; Adri, 2007).
Dampaknya, pergulatan tersebut meninggalkan jejak berupa
rusaknya berbagai sumberdaya alam berbasis tanah yang sangat berharga
dan rentan, termasuk juga wilayah yang sudah seabad mengenal apa yang
disebut dengan kaidah ilmiah pengelolaan hutan ( Peluso, 2006). Praktik
sejarah politik penataan ruang melalui penguasaan negara dengan jalan
pengambilalihan kawasan kehutanan, beserta sumberdaya alam, kerap
diiringi dengan usaha-usaha sistematis mengingkari legitimasi sistem hak
kepemilikan atas lahan (tenurial) dan sumberdaya alam lain berbasis
tanah yang telah ada sebelumnya. Dimana penduduk yang bermukim di
dalam hutan atau sekitar hutan dirugikan oleh penguasaan sentralistik
negara atas hutan ( Blaikie, 1985). Namun demikian, sejauh praktik-
praktik kepengaturan membentuk kelompok yang memiliki pengalaman

8 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang