Page 34 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

gilirannya, menuntut semua proses yang akan diatur, harus digambarkan
dalam istilah-istilah teknis. Baru setelah itu rencana pembangunan yang
pas dapat dirumuskan. Sebagaimana inisiatif pendefinisian, penetapan
dan metode penataan serta pemanfaatan suatu wilayah yang telah
berlangsung di Jawa-Madura sejak era kolonial melalui azas domein
verklaring, meskipun baru disebagian besar pulau-pulau luar usai Perang
Dunia II ( Peluso, 2001; 2006). Hingga selanjutnya diteruskan oleh Negara
Indonesia Modern.
Rezim penguasaan tersebut terkait dengan adanya kekuasaan
atas teritori tertentu sebagai indikasi sebuah negara, namun konsepsi
mengenai teritori tersebut harus dilihat sebagai sesuatu yang taken for
granted. Sebagaimana sebuah peta yang memang sudah ada tanpa perlu
diperbantahkan lagi. Padahal bagi warganegara, teritorial tersebut tidak
saja menyangkut areal jelajah, tapi juga menyangkut relasi kuasa yang
menentukan akses sumber daya dalam teritori tersebut. Dengan kata
lain, peta yang ditetapkan oleh negara bukan soal gambar dan garis areal
tertentu yang diberi nama saja, tapi juga menyangkut siapa yang memiliki
kuasa untuk menentukan, siapa boleh mengakses sumber daya yang ada
di areal tertentu. Dalam pengertian inilah peta suatu teritori tertentu
memiliki unsur politik kekuasaan atas sumber daya alam di dalamnya.
Teritorialisasi diartikan sebagai proses yang dilakukan negara dengan
membuat garis batas pada suatu wilayah geografis tertentu dengan
mengeluarkan kategori individual terhadap wilayah ini yang kemudian
secara spesifik menetapkan dan membuat aturan mengenai aktivitas
tertentu yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam areal ini. Bentuk
yang paling banyak dikenal dalam persoalan teritorial ini adalah tarikan
garis pembagian wilayah dalam peta. Garis yang tergambar dalam peta
tersebut merupakan konsep yang abstrak ( Vandergeest and Peluso, 1995).
Garis pada peta ini kemudian membagi negara modern ke dalam teritori
yang kompleks dan tumpang-tindih antara zona ekonomi dan politik.
Orang dan sumber daya kemudian dirancang ulang ke dalam pembagian
ini dan melalui regulasi diatur dan ditetapkan bagaimana dan oleh siapa
wilayah teritori ini dimanfaatkan. Proses ini mengandalkan pembuatan

Tanah Sebagai Sumber Kemakmuran 7