Page 39 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

Hubungan antara hutan dan penduduknya menjadi berbeda setelah
keluarnya UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kehutanan (UU Kehutanan). Hutan selanjutnya ditetapkan, dipetakan,
dibatasi dan diketegorisasikan. Penduduk dikawasan hutan dihitung
dan dimasukkan dalam tabel resmi (Darmanto dan Setyowati, 2012),
dimana negara mengklasifikasikan penduduk dan landscape, serta
menjadikan mereka sebagai objek observasi dan sasaran intervensi. Hal
ini memberikan alasan bagi negara untuk lebih mengontrol penduduk
dan sumberdaya alam.
Negara melakukan perencanaan penetapan wilayah berskala besar
untuk menjelaskan daerah-daerah perlindungan, pengelolaan hutan dan
alih fungsi, yang seringkali diabaikan atau bahkan dimanipulasi ( Chomitz,
2007). Hak-hak masyarakat atas hutan-pertanian yang ditradisikan
diabaikan dan berbagai perencanaan yang telah menjadi kebijakan tidak
mampu mencegah berlangsungnya penggundulan hutan di daerah-daerah
yang dilindungi. Akibatnya, 40 juta orang Indonesia hidup di daerah yang
ditetapkan sebagai wilayah hutan tetapi kekurangan pohon (hutan tanpa
pohon), di daerah dengan larangan pertanian (termasuk perikanan),
tanpa adanya jaminan hak penguasaan lahan. Dalam sisi normatif negara,
pengelolaan hutan, penanganan – pemanfaatan, hingga penguasaan
hutan oleh masyarakat diabaikan. Seolah hanya warganegara yang
memiliki kewajiban menjalankan fungsinya untuk patuh pada peraturan
perundang-undangan. Negara, melalui otoritas kehutanan misalnya,
membuat regulasi mengenai KBK dan KBNK tanpa memandang
4
3
keberadaan masyarakat lokal yang telah mendiami dan memanfaatkan
kawasan hutan jauh sebelum kebijakan tersebut dibuat.

3. Kependekan kata dari Kawasan Budidaya Kehutanan, yang dalam wacana otoritas
kehutanan dianggap sebagai kawasan terlarang untuk kegiatan apapun di luar aktivitas
kehutanan. Aktivitas di dalam kawasan tersebut hanya boleh dilakukan jika telah
mengantongi izin dari Menteri Kehutanan, jika tidak dapat dikategorikan sebagai
kegiatan illegal/perambah hutan.
4. Kependekan kata dari Kawasan Budidaya Non Kehutanan, yang juga berarti kebalikan
dari Kawasan Budidaya Kehutanan.

12 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang