Page 32 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

Meskipun demikian, menurut Lipton (2009) di banyak negara
berkembang, reforma agraria merupakan isu yang hidup dan seringkali
menjadi isu yang panas membara, dimana debat tentang reforma agraria
sungguh berkobar dan berlangsung terus-menerus. Demikian halnya di
Indonesia. Melalui UUPA, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk
memodernisasi hukum adat dan membuatnya lebih sesuai dengan
kebutuhan-kebutuhan sebagai negara Indonesia Modern. Menempatkan
Negara Indonesia sebagai ekspresi kekuasaan yang sah dari rakyat
Indonesia dalam mengatasi ketidakadilan agraria. Sebagaimana Ghimire
(2001), memandang land reform sebagai bagian esensial dari pemenuhan
hak asasi manusia, termasuk di dalamnya pemberian kepastian hak
“human dignity”.
Berbagai program dengan “penuh niat”, kemudian dirancang untuk
mengubah keadaan menjadi lebih baik, hingga membentuk wajah
lingkungan, tata penghidupan, bahkan identitas masyarakat Indonesia
kedepan. Sebagaimana dipahami Li (2007), sebagai the will to improve
(kehendak untuk memperbaiki) – Indonesia sebagai negeri yang terus
dililit kemiskinan dan kekerasan dengan berusaha memperbaiki keadaan
hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya – melalui upaya
yang sering juga diberi nama “pembangunan”. Dengan pendekatan
berbeda, Chatterjee (2004) menyebut rezim penguasa modern
mengamankan legitimasinya bukan melalui partisipasi warga negara
tapi dengan mengklaim sebagai penyedia kesejahteraan populasi dalam
model gagasan analisis biaya dan laba. Namun ironisnya lanjut Li (2007),
program-program tersebut, dalam kaitannya dengan berbagai proses dan
tata hubungan lain – justru bertanggungjawab memunculkan persoalan-
persoalan baru yang berkembang sekarang. Muncul kesenjangan antara
rencana dengan apa yang nyata-nyata dihasilkan.
Ketika Negara Indonesia modern menjelma menjadi organisasi
politis yang dapat mengklaim dan memegang monopoli atas penggunaan
yang absah dalam teritori fisik-geografis tertentu. Kedaulatan teritorial
ini mendefinisikan identitas politik orang sebagai warganegara dan
merupakan basis bagi negara untuk mengklaim orang dan sumber

Tanah Sebagai Sumber Kemakmuran 5