Page 93 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

lokal terhadap sumberdaya alam yang secara tradisi sudah mereka lakukan
jauh sebelum negara ada.
Meskipun sejak 1983 pemanfaatan di atas hutan mangrove Delta
Mahakam harus melalui hak pengusahaan atau pemungutan hasil
hutan, yang dimohonkan kepada Menteri Kehutanan secara perorangan,
menggunakan badan hukum atau koperasi. Bahkan, SK Bersama Mentan
dan Menhut Nomor KB. 550/246/Kpts/4/1984, telah melarang kegiatan
budidaya perikanan di kawasan hutan pantai (mangrove) yang terletak
di pulau yang luasnya kurang dari 10 Km². Selain memuat ketentuan
lain yang menyatakan bahwa budidaya perikanan hanya dapat dilakukan
pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Namun, pembukaan
hutan mangrove untuk kegiatan pertambakan tetap saja belangsung tanpa
ada penertiban dari otoritas yang berwenang. Bukan hanya melanggar
peraturan formal, yang melarang budidaya perikanan di kawasan hutan
mangrove, sebagian petambak juga tidak memiliki izin garap, izin
pembukaan lahan atau izin usaha perikanan.
Kebijakan tersebut tentu akan terasa janggal, jika dipandang secara
sektoral hanya sebagai buah kepentingan Departemen Kehutanan
semata, tanpa menyentuh aspek historis menyangkut esensi kemanfaatan
(maksimasi keuntungan materil) dan utility bagi negara. Karenanya untuk
mengurainya, kebijakan yang ada perlu ditelisik kebelakang, ketika Total
E&P Indonesie pada 1970, mendapatkan konsesi pertambangan atas Blok
Mahakam yang melingkupi sebagian besar kawasan Delta Mahakam oleh
negara. Yang kemudian diikuti oleh kehadiran beberapa investor padat
modal lainnya di kawasan Delta Mahakam yang kaya migas.
Dari sini akan diperoleh kejelasan mengenai siapa sebenarnya
subyek yang berhak mengeksploitasi kawasan Delta Mahakam menurut
pandangan pemerintah. Sehingga dapat dipahami jika kemudian
pemerintah melalui Departemen Kehutanan sebagai pemilik otoritas,
menetapkan status hutan mangrove di Delta Mahakam sebagai hutan
produksi hingga saat ini, meskipun sebagian besar kawasan hutannya
telah beralih fungsi menjadi area pertambakan. Hal itu jelas terkait
dengan keberlanjutan konsesi yang telah ada, sekaligus pengamanan

66 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang