Page 91 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

Karenanya pilihan strategi yang dianggap adaptif adalah beralih
profesi menjadi petambak, namun tetap tidak meninggalkan profesi
sebelumnya sebagai nelayan atau petani kelapa, seperti yang dilakukan
Haji Alimuddin yang kini telah berhasil menjadi seorang ponggawa yang
sukses. Menurut pengakuannya, “kebun kelapa yang selama ini menopang
hidupnya tetap dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari, baru setelah tambak-tambak yang dibangun mulai mendapatkan
hasil panen memadai, kebun kelapa yang masih tersisa dibukanya menjadi
area tambak baru”. Hal ini dilakukan mereka untuk bisa tetap survive
sampai tambak-tambak tersebut berhasil panen dan mampu menjamin
kehidupan keluarga mereka. Karenanya pada masa-masa awal tambak
di bangun oleh masyarakat setempat, banyak diantara mereka yang
berprofesi ganda sebagai petambak sekaligus nelayan.
Pengembangan kegiatan pertambakan dengan mengkonversi hutan
mengrove di kawasan Delta Mahakam, dalam prakteknya nyaris tidak
mengalami hambatan hukum-birokrasi yang berarti, karena dilakukan
dengan dukungan dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah.
Melalui berbagai kebijakan yang pada hakekatnya ditujukan untuk
“mengamankan” Program Udang Nasional. Pemerintah bahkan,
menyiapkan kucuran dana kredit untuk pengalihan kegiatan ekonomi
non- trawl (khususnya dalam kegiatan pertambakan), selain menyiapkan

bantuan kredit Intam, serta RCP, yang diikuti dengan pembinaan dan
penyuluhan kegiatan pertambakan secara intensif. Pemerintah juga mulai
mengembangkan infrastruktur yang diperlukan, baik melalui anggaran
nasional ataupun bantuan asing. Sementara besarnya luasan hutan
mangrove yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambakan, namun
tidak memiliki nilai intrinsik, menjadikan “transaksi penguasaan” atas
kawasan Delta Mahakam semakin leluasa dilakukan. Meskipun area-area
pertambakan tersebut dibangun diatas Kawasan Budidaya Kehutanan
( KBK) yang mencapai lebih dari 90 persen dari luasan kawasan Delta
Mahakam.
Pasca pelarangan jaring trawl secara total pada tanggal 1 Januari
1983, terjadilah “kontraksi kebijakan”, ketika pada 15 Januari 1983,

64 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang