Page 87 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

( PMDN) yang mulai beroperasi empat tahun setelahnya. Perusahaan-
perusahaan eksportir perikanan tersebut melakukan hubungan simbiosis
mutualisme, bekerjasama dengan para nelayan lokal yang membutuhkan
sokongan dana besar dalam kegiatan perikanan tangkap, mengeksploitasi
hasil perikanan disekitar Kawasan Delta Mahakam dan Selat Makassar
yang sangat melimpah.
Upaya kerjasama dalam kegiatan pengusahaan perikanan ekspor
dilakukan dalam bentuk yang khas. Perusahaan industri perikanan ekspor
memberikan berbagai bantuan modal (sarana dan prasarana produksi)
pada para nelayan setempat, sebagai imbalan pihak perusahaan akan
menerima keseluruhan hasil produksi perikanan dari para nelayan
tersebut, berikut pengembalian modal produksi secara bertahap hingga
lunas. Meskipun para nelayan lokal mendapatkan berbagai kemudahan
dan keuntungan dalam pola hubungan produksi seperti itu, namun
keuntungan yang diperoleh melalui penanaman modal besar tersebut,
tetaplah mengalir deras kepada para pemodal besar (perusahaan
eksportir). Artinya para nelayan kecil atau buruh nelayan dan para
buruh pabrik, selalu saja menjadi “alas struktur sosial” bagi kemakmuran
lapisan sosial lainnya, yakni para pemodal besar (perusahaan eksportir).
Akibatnya peningkatan produksi di sektor perikanan berjalan seiring
dengan terjadinya ketimpangan kaya-miskin yang cenderung melebar,
sementara keuntungan terdistribusi secara tidak adil, keluar dari kawasan
Delta Mahakam.
Meskipun demikian, kehadiran perusahaan-perusahaan cold storage
yang memerlukan pasokan hasil perikanan dalam jumlah besar dan
menawarkan harga yang lebih menarik tersebut, memiliki arti penting bagi
perkembangan kegiatan perikanan tangkap di kawasan Delta Mahakam.
Keberadaan industri perikanan skala ekspor tersebut, setidaknya mampu
membangkitkan gairah usaha perikanan tangkap lokal, yang selalu di
bawah bayang-banyak sektor pertambangan migas.
Produksi perikanan di pantai timur Kalimantan melangalami
peningkatan pesat. Sampai dengan tahun 1979, satu tahun sebelum
diberlakukannya PP No. 39/1980, yang melarang penggunaan jaring

60 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang