Page 83 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

1 tahun 1967, karena akan menggantikan peraturan perundang-undangan
di bidang kehutanan, yang sebagian besar berasal dari zaman kolonialisme
Belanda dan feodalisme lokal yang beranekaragam coraknya.
Hasilnya seperti yang diharapkan pemerintah, sebuah konsorsium
internasional (baca: IGGI) menyetujui penangguhan pembayaran hutang
dan nilai rupiah dapat distabilkan dengan mengaitkannya dengan dollar
AS. Sebagai gantinya, sebagian besar milik asing yang disita pada 1957
sedikit demi sedikit dikembalikan kepada pemiliknya dan konsesi-
konsesi baru diberikan, khususnya konsesi minyak bumi dan kehutanan
( Lombard, 2005). Yang datang mengalir tidak hanya modal, tetapi juga
para ahli yang kini bersifat “internasional”. Sementara konfrontasi dengan
Malaysia segera dihentikan dan Indonesia menjadi anggota ASEAN,
pengelompokan negara-negara pro-Barat.
Berbagai prakondisi ‘pembangunanisme’ ekonomi politik Orde
Baru tersebut menurut Damanhuri (2009), dilatarbelakangi oleh
beberapa tesis berikut; pertama, memberikan prioritas utama untuk
pencapaian target pertumbuhan ekonomi tinggi, yang dalam penafsiran
dan implementasinya diserahkan pada beberapa tim khusus ekonomi
( Tim Widjojo, Tim CSIS, Tim Sumarlin dan Tim Habibie), yang secara
teknokratis menempatkan aliran modal Barat dan Jepang dalam rangka
industrialisasi subtitusi import ( ISI) maupun promosi ekspor ( IPE). Kedua,
membangun setting politik yang menempatkan presiden, ABRI, birokrasi
dan Golkar, sebagai pencipta stabilitas politik yang monolitik untuk
mendukung at-all-cost suksesnya program-program ekonomi. Ketiga,
menempatkan target spesifik swasembada beras dengan memanfaatkan
gelombang “revolusi hijau”, sebagai penyangga dasar terciptanya stabilitas
ekonomi politik. Keempat, memberikan fasilitas dan perlindungan tarif
maupun non tarif kepada kelompok big-businnes (konglomerasi) yang
diasumsikan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Dan kelima,
memilih langka represi politik dan militer dalam menghadapi setiap
halangan, gangguan dan ancaman terhadap semua instrumen ekonomi
dan politik yang tercipta.

56 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang