Page 78 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

Kutai Kartanegara) sebagai ketua eksekutifnya. Sedangkan pelaksana
pemerintahan harian dibentuk Bestuurcollege yang diketuai Aji Raden
Afloes. Negara Federasi Kalimantan Timur ini kemudian diresmikan oleh
Letnan Gubernur Jenderal Van Mook pada September 1947.
Sampai dengan pengakuaan kedaulatan bangsa Indonesia oleh
Belanda, sebagian besar masyarakat Kalimantan Timur yang berjiwa
“Republiken”, tidak pernah mendukung berdirinya Federasi Kalimantan
Timur yang dianggap menghianati proklamasi kemerdekaan 17 Agustus
1945. Pemerintahan Belanda di Kalimantan Timur sendiri mulai berakhir
setelah Hollestelle (residen Kalimantan Timur terakhir) menyerahkan
kekuasaannya pada Aji Raden Afloes sebagai wakil Republik Indonesia
Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949. Meskipun demikian secara de facto
Federasi Kalimantan Timur, masih tetap eksis menguasai pemerintahan
Kalimantan Timur.
Pada masa-masa transisi tersebut, Kerajaan Kutai Kartanegara
kembali turut ambil bagian dalam usaha pembentukan Negara
Kalimantan, sebagai usaha untuk memperpanjang usia keswaprajaan
mereka (panitia pembentukannya diketuai A.P. Kartanegara, adik Sultan
Kutai Kartanegara). Kondisi ini menyulut ”kemarahan” dari sejumlah
organisasi kemasyarakatan Kalimantan Timur yang menuntut dihapusnya
swapraja dan digabungkannya Federasi Kalimantan Timur menjadi bagian
dari wilayah Republik Indonesia. Tuntutan tersebut berhasil memaksa
Dewan Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur (DGKKT), untuk
menyetujui penggabungan daerah Kalimantan Timur ke dalam NKRI,
hingga dikeluarkannya Keppres RIS No. 127 tahun 1950 pada 24 Maret
1950 yang menandai penghapusan Federasi Kalimantan Timur. Meskipun
demikian, penguasa tradisional di wilayah ini yang terdiri atas empat
kesultanan masih tetap diakui, sesuai Surat Keputusan Mendagri No.
186/OPB/92/14 tertanggal 29 Juni 1950, tentang pembentukan Daerah
Istimewa/ Swapraja Kutai, Bulungan dan Berau (meliputi Kesultanan
Sambaliung dan Gunung Tabur).
Sejak saat itu, Sultan Kutai menjadi Kepala Daerah Istimewa Kutai
(setingkat daerah kabupaten), semantara ibukotanya dipindahkan dari

Merajut Serpihan Sejarah Agraria Lokal 51