Page 74 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

yang kena bayaran itu menurut buku yang sudah ditetapkan oleh Sri
Paduka tuan Sultan tersebut. Jikalau sudah menerima habis uang kepala
itu maka Kepala Negeri atau suruhannya musti mengantar itu uang kepala
ke Tenggarong. Buat kesusahan dari memungut uang kepala maka Kepala
Negeri akan dapat pembayaran dari kerajaan”. Pada 16 September 1931,
Sultan Aji Muhammad Parikesit juga memberlakukan Rondschrijven No:
1677/3-ZB, yang mengatur ketentuan hak-hak tanah untuk perkebunan
tanaman keras. Selain peraturan mengenai tata cara penguasaan
dan pemanfaatan tanah di wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara yang
dikeluarkan enam tahun sebelumnya ( Rachim, 1985).
1. Barang siapa hendak membikin kebun tanaman yang bertahun, wajib
memberitahukan terlebih dahulu kepada Penjawat (Camat) dimana
tempat tanah yang diminta.
2. Tanah yang diminta itu musti diterangkan satu persatu dengan
sebenarnya dan disebutkan juga luas tanah tersebut.
3. Segala tanah yang diminta untuk dijadikan kebun harus diselidiki
dengan seksama, apabila luasnya tidak sebanding dengan
kesanggupan si pemohon atau dipandang tidak cukup mengerjakan
dengan segera maka tanah yang diminta itu harus dikurangi dan
ditentukan berapa luasnya tanah yang telah diusahakan.
4. Dari tanah-tanah yang diminta itu terlebih dahulu yang bermohon
memeriksa bersama-sama ”Petinggi Kapung” supaya jangan sampai
terambil hak orang lain, seperti tanah bekas huma (ladang) yang
masih akan dikerjakan atau dibuat keperluan lainnya.
5. Tanah yang belum diperiksa oleh Kepala ” Penjawat” (Camat)
tidak boleh dikejakan, sedangkan tanah yang telah diperiksa akan
dibuktikan dengan sehelai surat keterangan. Manakala seseorang
telah mendapatkan izin untuk menggarap sebidang tanah dan
diatasnya terdapat kuburan, maka orang tersebut tidak boleh
mencabut tanda-tanda yang ada, serta wajib menjaganya jangan
sampai terbakar. Demikian pula jika di tempat tersebut terdapat
pohon buah-buahan yang telah ditanam oleh orang yang terdahulu,

Merajut Serpihan Sejarah Agraria Lokal 47