Page 75 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

dibawah pohon tersebut tidak boleh ditanam tanaman keras
(tahunan).
6. Manakala seseorang telah mendapatkan izin untuk menggarap
sebidang tanah, maka ia harus segera mengerjakannya. Bila tanah
tersebut belum dikerjakan dalam jangka satu tahun maka izin
tersebut dicabut kembali dan kerajaan boleh memberi izin pada orang
lain untuk mengerjakannya, sedangkan biaya yang sudah dikeluarkan
tidak akan diganti.
7. Tanah belukar bekas perladangan yang tidak dikerjakan semala lima
tahun berturut-turut izinnya akan dicabut dan akan diberikan pada
orang lain untuk mengerjakannya, terkecuali ada tanda-tanda bekas
dikerjakan oleh orang yang terdahulu.
8. Si pemilik kebun rotan atau kebun buah tidak mempunyai hak atas
perwatasan di luar areal kebun tersebut.
9. Seseorang tidak berhak lagi atas tanah pusaka dari nenek moyangnya
walaupun telah ada landasan hukumnya yang dikeluarkan oleh
pemerintah kerajaan yang terdahulu, karena pemerintah Kerajaan
Kutai telah mencabut kembali hak tersebut dari orang-orang yang
pernah dikaruniai tanah ( hak apanage). Ini berarti tanah jabatan
telah ditiadakan dan kembali menjadi hak kerajaan.
10. Pengecualian dari hal tersebut di atas adalah mereka yang telah
memperoleh hak erfacht di dalam tanag konsesi akan memperoleh
hak milik atas tanah yang disyahkan oleh kerajaan.
11. Mereka yang belum memperoleh surat keterangan resmi dari Kepala
Penjawat dilarang memasang tanda-tanda pemilikan atas tanah,
sedangkan bagi mereka yang belum mengerjakan ladangnya lebih
dari enam bulan setelah peraturan ini dikeluarkan, izin akan ditarik
kembali oleh kerajaan.
12. Jika seseorang hendak menjual kebun, maka harus diperiksa
lebih dahulu, supaya jangan terjual tanah kosong yang tidak ada
tanamannya.

48 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang