Page 149 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Keistimewan Yogyakarta
Setelah diyakini segala persoalan tentang landasan hukum dan
aturan main untuk penyelenggaraan pemilu, sumber hukum
yang digunakan yakni Undang-Undang No. 7 1950 dan PP
No. 36 1950. Dua aturan ini dirasa cukup untuk mendudukkan
anggota dewan lewat pemilu, karena undang-undang itu
mengatur secara khusus pembentukan DPR Daerah provinsi
dan kabupaten sekalipun undang-undang itu tidak mengha-
ruskan pembentukan DPR Daerah lewat pemilu, namun
penafsiran ke arah tersebut tidak menimbulkan persoalan
karena dianggap demokratis. Sumber hukum lain sebagai
dasar penyelenggaraan pemilu adalah Undang-undang No. 3
1950 tentang keistimewaan Yogyakarta setingkat provinsi
pada pasal 1 dan jumlah anggota DPR Daerah sebanyak 40
orang berdasar undang-undang yang sama pasal 3 bab 1. 46
Proses pemilihan umum sendiri berlangsung sekitar 3
bulan, terdiri atas proses pendaftaran, pemilihan umum tahap
pertama, dan pemilihan umum tahap kedua. Dimulai sejak
tanggal 16 Juli 1951 dan berakhir 9 November 1951. Tanggal
16 Juli-24 Agustus dimulai pendaftaran pemilih dan calon
pemilih, tanggal 27 Agustus pemilihan tahap pertama, dan
tanggal 7 Oktober pemilihan tahap akhir. Tentu kita tidak bisa
membayangkan pemilu 1951 sama dengan pemilu yang terjadi
pada periode Orde Baru maupun Orde Reformasi. Hal penting
yang menjadi pembeda adalah kerja-kerja panitia dalam

berfungsi sebagai wakil rakyat, lihat S. Purwokoesoemo. ‘Proces
Demokratisering Daerah-Istimewa Jogjakarta’, DPR Daerah Istimewa
Jogjakarta, Buku Ulang Tahun DPR DIJ ke-I, (Yogyakarta: Djawatan
Penerangan DIY, 1952), hlm. 17—22.
46 Buku Pegangan Petugas Pemilihan Umum, (Yogyakarta: Kantor Pemilihan
Pusat Provinsi Yogyakarta, 1951), hlm. 22, UU No. 3 1950.

126