Page 225 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Keistimewan Yogyakarta
atas ruang yang demikian—keraton sebagai pusat— pada masa
selanjutnya menimbulkan apa yang disebut dengan wilayah
perdikan. Wilayah atau desa perdikan ini adalah pemberian
hak raja atas ruang tertentu kepada individu atau kelompok
masyarakat tertentu dengan melakukan pembebasan orang
dan tanah atau ruang hidupnya. Konversi hubungan antara
manusia dan ruang tinggalnya ikut mengubah pola pemilikan
dan status meskipun dalam konteks keraton kekuasaan tetap
berpusat di sana. Kategori wilayah perdikan memperlihatkan
strategi tersebut berjalan sangat baik. ‘Hadiah’ kerajaan itu
tidak diberi secara cuma-cuma melainkan dalam kerangka
pengaturan sosial dan penguatan kontrol kerajaan. 4
Pembentukan desa perdikan memperlihatkan suatu
hubungan yang unik dan khas pada masanya. Karena keku-
asaan berada dan terpusat di kerajaan maka semua orang di
luar itu pada dasarnya dilihat sebagai tidak memiliki apapun

4 Kategori desa perdikan itu adalah pertama pesantren. Ruang ini diberikan
kepada individu atau sekelompk orang tertentu untuk dijadikan sebagai
sumber pengajaran dan pendidikan kegamaan. Mereka yang tinggal di sana
dibebaskan dari kewajiban-kewajiban lain seperti kerja rodi. Hak atas wila-
yah ini bisa berlaku secara turun temurun. Kedua desa mijen, warga yang
tinggal di atasnya terutama keluarga-keluarga tertentu boleh mengambil
buah-buahan atau sesuatu yang dihasilkan dari tanaman yang tumbuh di
atasnya. Ketiga, kaputihan di mana hasil-hasil desa hanya boleh dipakai
oleh orang putih yaitu mereka yang menjalankan agama secara baik sebagai
pembeda dari abangan. Pemberian ini menjadi suatu stimulasi dan bentuk
pengaturan sosial di mana kelompok putih dan mereka yang menjalankan
perintah agama dengan baik akan mendapat hadiah dari keraton. Keempat
pakuncen desa yang diberikan khusus kepada ahli kunci makam raja-raja.
Wilayah ini dibebaskan dari pajak dan upeti, lihat Abdurrachman Surjomi-
hardjo, Yogyakarta Tempo Doeloe, Sejarah Sosial 1880-1930, (Jakarta: Komu-
nitas Bambu, 2008), hlm. 39—40.

202