Page 178 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
P. 178
Mereka yang Dikalahkan 153
ini merupakan puncak kekecewaan masyarakat terhadap
pemerintah yang tidak berani mengevaluasi kebijakan SK
Menhut No. 327 Tahun 2009 yang dinilai salah”. 3
Terbentuknya Tim Mediasi oleh Kementerian Kehutanan
memang sedikit menurunkan ketegangan di antara mereka, hal
itu karena RAPP untuk sementara dihentikan operasinya. Namun
faktanya di lapangan sebagaimana pengakuan Pairan (Ketua STR
Kabupaten Meranti), RAPP tetap bekerja, namun tidak sebagaimana
sebelumnya yang mengerahkan banyak karyawan. Pada periode
penghentian sementara, banyak jaringan NGO yang turun ke Pulau
Padang untuk melihat secara dekat persoalan di lapangan. Pada
periode itu juga Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama
masyarakat telah melakukan pemetaan partisipatif atas lahan di
Pulau Padang, walau belum selesai namun sudah ada beberapa hasil
dari pemetaan partisipatif tersebut, seperti: Desa Lukit, Desa Mayang
Sari, Desa Pelantai, Desa Sungai Anak Kamal, dan Desa Mengkirau.
Sementara Desa yang dalam proses penyelesaian pemetaan
partisipatif adalah: Desa Meranti Bunting. Dan desa yang dalam
proses sosisalisasi pemetaan partisipatif: Mekar Sari, Bagan Melibur,
Semukut, Mengkopot, Selat Akar, Bandul, Dedap, Tanjung Padang.
Konfirmasi penulis kepada Rinaldi (dari STR), Yahya, Amri, dan
kawan-kawan di Pulau Padang, kami kecewa dengan JKPP, mereka
mengajak kami turun melakukan pemetaan, namun hasilnya kami
tak tau apa, hilang begitu saja. Penulis sempat melacak informasi
dan hasil kerja JKPP, dan di bawah ini salah satu hasil kerja pemetaan
partisipatif JKPP di Pulau Padang.
3 Uparlin Maharadja, “Warga Pulau Padang Aksi Bakar Diri di Depan
Istana”, Sinar Harapan, Selasa, 19 Juni 2012 dalam M. Nazir Salim,
“Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang”,
Jurnal Bhumi No. 37 Tahun 12, April 2013.