Page 192 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

Mereka yang Dikalahkan 167

tindakan-tindakan yang dibutuhkan oleh Tim 9. Faktanya, dalam
tempo yang tidak terlalu lama penataan batas selesai dilakukan
leh Tim 9 dan tidak bisa dikontrol oleh organisasi yang selama ini
menggerakkan masyarakat Pulau Padang yakni Forum Komunikasi
Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKMPPP) dan STR. Hasilnya,
muncul berita acara persetujuan dari masing-masing desa yang
ditandatangani oleh perwakilan warga, Tim 9, RAPP, kepala desa
setempat, dan anggota lainnya.

Pihak Kementerian Kehutanan dan perusahaan memanfaatkan
kondisi warga yang mulai melemah, “lelah”, dan terjadi perpecahan
di dalam perjuangannya. Salah satu narasumber penulis, Ridwan
(bukan Riduan ketua STR) dari Bandul Kudap menceritakan, “di
kalangan masyarakat memang terjadi saling curiga. Yang setuju
dengan operasi RAPP dan tawaran solusi revisi SK 327/2009 dari

Kementerian Kehutanan dianggap telah “dibeli” oleh perusahaan.
Hal ini membuat hubungan diantara petani yang sebelumnya
berjuang bersama-menjadi saling curiga”. Ketua STR, Riduan
17
menambahkan, Menhut menjadikan proses tata batas partisipatif
yang melibatkan Tim 9 (masyarakat setempat) sebagai senjata
untuk menyampaikan kepada publik bahwa konflik RAPP dengan
masyarakat Pulau Padang sudah selesai, padahal di lapangan tidak
demikian.

Di tengah situasi yang tidak begitu mendukung bagi
perkembangan perjuangan warga Pulau Padang, 7 Februari 2013,
tokoh dan pimpinan warga M. Riduan (STR) bersama Muis aktivis
FKMPPP ditangkap polisi karena terlibat demonstrasi bersama buruh
PT Energi Mega Persada (EMP) di Pulau Merbau yang menuntut

peningkatan kesenjangan kesejahteraan dan masalah outsourcing di
perusahaan minyak tersebut. Riduan dituduh melakukan sabotase

17 Disampaikan oleh Riduwan, di Yogyakarta, 2012.