Page 191 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

166 M. Nazir Salim

B. Perjuangan Panjang Berujung “Kekalahan”

Harian Riau Pos pada hari Sabtu 15 Juli 2012 melaporkan
penjelasan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat berkunjung
ke Pekanbaru dalam rangka menghadiri acara Rapat Kerja
Nasional Serikat Perusahaan Pers (SPS). Di sela-sela kunjungan ia
menyampaikan, “Mengenai masalah Pulau Padang sudah selesai,
tidak ada persoalan lagi. Desa yang masuk ke dalam wilayah konsesi
sesuai SK 327/2009 akan dikeluarkan begitu juga lahan milik rakyat

dan masyarakat. Kalau ada desa yang masuk kita keluarkan. Kalau
punya rakyat juga akan dikeluarkan. Kami akan mendata untuk
merevisi SK 327/2009, kita minta, yang mana punya desa dan mana
yang punya rakyat”. 16
Pernyataan di atas disampaikan pada tanggal 14 Juli 2012,
saat bersamaan juga enam aktivis Pulau Padang berupaya untuk

melakukan aksi bakar diri di Jakarta. Statemen itu lahir diilhami
keyakinan Menhut, setelah sebelumnya Tim 9 menyelesaikan
penataan tata batas yang kemudian melahirkan peta indikatif
area konsesi RAPP di Pulau Padang. Tim 9 yang melibatkan
masyarakat dianggap oleh Riduan sebagai taktik kementerian untuk
mempertahankan RAPP di Pulau Padang sekaligus mencari legitimasi
dari warga Pulau Padang. Dengan masuknya warga secara otomatis

menteri berkeyakinan yang dilakukan sudah tepat, walaupun
pelibatan warganya tidak partisipatif, bukan pula persetujuan petani
Pulau Padang. Dengan cara itu, warga terpecah karena pelibatan
warga dilakukan per desa, bukan secara keseluruhan mewakili
kepentingan petani Pulau Padang. Strategi ini sangat efektif untuk
mengontrol keinginan warga. Dengan pelibatan secara terbatas di
tiap desa, secara otomatis memudahkan kendali untuk melakukan

16 “Pulau Padang Dikeluarkan dari SK Menhut”, http://riaupos.co/14437-
arsip-pulau-padang-dikeluarkan-dari-sk-menhut.html#.WClB-
4lEmMo