Page 196 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

Mereka yang Dikalahkan 171

menuntut untuk melawan. Kesepakatn tidak bulat, oleh karena itu
diadakan “referendum” versi petani Pulau Padang sekitar Mei 2013.
Referendum dilakukan selama satu minggu, dengan metode
sederhana ala warga desa, cukup diserahkan kepada masing-masing
koordinator di tiap desa. Diawali penjelasan situasi dan kondisi gerakan
petani Pulau Padang, situasi penangkapan pimpinan mereka, respons
pemerintah, kondisi ekonomi, lalu dimunculkan pertanyaan pokok,

intinya apakah mau tetap “melanjutkan” perjuangan atau “negosiasi”
dengan perusahaan (RAPP). Negosiasi berarti ada konsekuensi yang
ditimbulkan yakni kita harus “mengakui kekalahan”, karena negosiasi
yang akan dilakukan pada posisi tidak setara, sebab RAPP pada
posisi sudah melanjutkan operasi di Pulau Padang pasca revisi SK
327, sehingga jika melakukan negosiasi akan siap menerima semua
konsekuensinya. Namun di sisi lain jika melakukan negosiasi, ada

kesempatan untuk memperbaiki kerusakan ekonomi warga yang
lebih dari tiga tahun “hancur” akibat aksi-aksi memperjuangkan
tanah Pulau Padang. Jika setuju dengan negosiasi maka perlu kembali
untuk merumuskan bersama tawaran-tawaran apa yang akan warga
Pulau Padang ajukan kepada RAPP. Pilihan kedua adalah melanjutkan
perjuangan mempertahankan tanah, itu artinya warga harus siap
dengan semua resiko yang akan berhadap-hadapan baik dengan
perusahaan maupun dengan negara, karena revisi SK 327/2009 sudah
keluar, artinya sebagian kecil tuntutan warga dipenuhi oleh negara.

Problem lain, jika kita melawan maka ada kemungkinan kekuatan
negara akan jauh lebih besar dikerahkan, karena warga dianggap
menghalang-halangi operasi RAPP yang sah di Pulau Padang. Dua
pertanyaan pokok itu diajukan kepada para pimpinan dan anggota.
Dan hasilnya jatuh diangka sekitar 80% memilih negosiasi dan 20%
memilih opsi melanjutkan perjuangan.
19

19 Penjelasan disampaikan oleh Rinaldi dari STR, di Pekanbaru, 28 Mei
2016.