Page 199 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

174 M. Nazir Salim

perjuangan butuh proses dan tahapan, maka revisi SK Kemenhut No.
327/2009 jo SK 180/2013 yang mengurangi luasan area konsesi RAPP,
yang mundur sedikit dari area kampung dan rumah tinggal warga,
maka jawabannya, aksi warga cukup berhasil, namun “hanya itu yang
tampak, hanya itu yang didapat.” Tuntutan-tuntutan selebihnya tidak
direspons dan mengecewakan. Namun jika pertanyaannya, apa yang
diperoleh dari semua proses perjuangan panjang mempertahankan
tanah, maka yang didapat tidak ternilai dengan uang, sangat besar
pengalaman yang didapatkan oleh warga dan petani Pulau Padang

khususnya. 22

Aksi-aksi kami ke sana ke sini bersama masyarakat Pulau
Padang waktu itu bukan berarti tidak berhasil, ya berhasil...ya
itu tadi salah satunya dikeluarkannya SK 180/2013, setidaknya
revisi SK 327 dilakukan. Bayangkan kalau kami tidak
melakukan aksi protes, konsesi mereka itu sampai ke belakang
rumah kami (Mekarsari), tetapi setelah direvisi, mereka keluar
dari wilayah desa kami. 23

Kini, setelah resmi RAPP beroperasi di Pulau Padang warga
hanya menjadi “penonton”. Warga diajak bergembira menyaksikan
hutan gambut dan hutan alam mereka ditebang, tanah-tanah warga

dikeruk dijadikan kanal-kanal yang luas, kebun karet dan sagu
mereka ditumbangkan ditanami dengan tumbuhan baru, akasia-
sebuah tanaman yang akan mengharumkan Indonesia di mata
dunia, karena tanaman itu menyelamatkan dunia dari kekurangan
kertas. Mereka menolak disebut sebagai mesin pelaku deforestasi
dan mereka menolak disebut sebagai pihak penyebab kerusakan
ekosistem hutan dan menghadirkan bencana. Kami bukan pelaku
deforestasi dan pengundang bencana, kami peduli pada alam, kami

22 Penjelasan disampaikan oleh Rinaldi, Yahya, Mukhti, dkk., di
Pekanbaru dan Pulau Padang, 2016.

23 Disampaikan oleh Mukhti, di Mekarsari, Pulau Padang.