Page 188 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

Mereka yang Dikalahkan 163

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT RAPP. Jika
membaca SK tersebut, terlihat Menteri Kehutanan tidak sama sekali
menyebut dalam pertimbangannya usulan Tim Mediasi, sehingga ia
diletakkan secara terpisah dari keputusan melakukan revisi, karena
jika menyebut dalam pertimbangan masukan Tim Mediasi, maka
konsekuensi lain juga harus diikuti, yakni beberapa prasyarat untuk
pengambilan kebijakan revisi SK.

Di dalam SK perubahan keempat atas SK No. 327/2009, total
luasan dari sebelumnya 350.165 hektar menjadi 338.536 hektar
dalam SK 130/2013. Dalam SK tersebut PT RAPP dikeluarkan dari
areal kerja di Desa Bagan Melibur, Desa Mengkirau, dan sebagian
Desa Lukit serta areal yang tidak layak kelola, areal yang tumpang
tindih dengan perusahaan lain. Diperkirakan angka akhirnya luasan
untuk blok Pulau Padang dari SK 327/2009 ± 41.205 hektar menjadi

± 34.000 hektar. Para petani Pulau Padang yang penulis jumpai
pada Mei 2016 tidak terlalu bergairah menanggapi SK baru tersebut,
karena tuntutan mereka dicabutnya izin RAPP dari Pulau Padang.
Revisi SK tidak memadai karena hingga sekarang batas area RAPP
tidak jelas, dan banyak lahan masyarakat masuk dalam konsesi
mereka. Sekalipun lahan yang masuk area konsesi dijanjikan akan
diganti rugi, namun harga yang ditetapkan tidak manusiawi, 1.5 juta
per hektar.

Keluarnya SK revisi ini menandai operasi secara penuh bagi
RAPP di Pulau Padang, bahkan diikuti dengan laporan-laporan pihak
perusahaan atas kejadian-kejadian beberapa tahun sebelumnya,
khususnya kasus pembakaran eskavator. Salah satu yang dilaporkan
kepada polisi adalah M Riduan, pimpinan aksi dengan tuduhan

pembunuhan subkontraktor PT RAPP pada 30 Mei 2011. Begitu juga
laporan kepada aktivis petani lainnya, namun Riduan ditangkap
lebih dulu pada bulan April 2013 atas tuduhan kasus lain, yakni
demonstrasi di Pulau Merbau (sebuah pulau di depan Pulau Padang)