Page 36 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

Mereka yang Dikalahkan 11

dengan melakukan berbagai upaya mengorganisir petani untuk
menolak kehadiran RAPP. Aksi-aksi moderat hingga yang radikal
bahkan ekstrim telah dilakukan seperti demonstrasi, sabotase,
penghadangan, pengusiran karyawan perusahaan RAPP, jahit
mulut, hingga ancaman bakar diri. Apa yang dilakukan kelompok
masyarakat terdampak ini menarik banyak perhatian, walaupun
realitasnya, akuisisi lahan tetap berjalan. Masyarakat Pulau Padang
tetap melakukan perlawanan atas perampasan lahan mereka yang
dilakukan oleh korporasi. Selama ini, mereka mengelola dan

memungut hasil hutan Pulau Padang, namun kehadiran RAPP
telah mengambil alih sebagian besar lahan yang menjadi objek
penghidupan mereka: pertanian dan perkebunan.
Data konsesi pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kehutanan kepada RAPP seluas 41.205 hektar yang keseluruhannya

ada di Kecamatan Merbau (Pulau Padang), sementara luas
Kecamatan Merbau menurut data BPS 2012 sekitar 97.391 hektar
dengan prosentase (26,27%), terluas di Kabupaten Kepulauan
Meranti. Artinya hampir separo Kecamatan Merbau dikonsesikan
28
kepada RAPP oleh pemerintah lewat Kementerian Kehutanan.
Tindakan inilah yang disebut oleh masyarakat Pulau Padang sebagai
perampasan tanah atau merujuk secara acak pendapat Hall di atas
sebagai accumulatian by dispossession dan muncul dalam literatur
baru dengan istilah populer land grabbing. Sebuah kegiatan ekonomi

yang didukung penuh oleh power yang terelasi dengan penguasa
sebagai representasi kekuatan kebijakan negara.
Akibat pemberian konsesi kepada RAPP tersebut, luas
administrasi Kecamatan Merbau mengalami perubahan sebagaimana

rilis data BPS tahun 2014 dan 2015. Luas Kecamatan Merbau saat ini
tinggal 43.600 H, yang sebelumnya menjadi kecamatan terbesar

28 Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka 2012, BPS Kab. Kepulauan
Meranti, 2012.