Page 35 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

10 M. Nazir Salim

Bagan Melibur, dan Mengkirau.
24
Dari sisi eksisting lahan, Pulau Padang adalah lahan gambut
dengan kedalaman maksimal 12 meter yang peruntukan lahannya
25
dikelola oleh masyarakat untuk perkebunan karet, sagu, palawija,
dan tanaman keras. Semua jenis tanaman tersebut mengandalkan
sistem air hujan sebagai andalan tanamannya dan didukung rawa
dan sungai yang banyak. Di sisi lain, persoalan Pulau Padang
26
telah menjadi isu nasional akibat kebijakan negara yang telah
menyingkirkan warganya dari tanah-tanah penghidupannya. Ribuan
warga tempatan terancam bahkan kehilangan lahan penghidupan
akibat kebijakan konsesi yang diberikan negara kepada perusahaan
yang besar. Tentu saja kritik banyak dilancarkan terutama oleh NGO
dan aktivis dalam kerangka menyelamatkan Pulau Padang, karena
pulau ini merupakan kawasan gambut dengan kedalaman hingga 12

meter yang seharusnya dilindungi oleh negara sebagaimana PP No.
71 Tahun 2014. 27
Sejak tahun 2009, masyarakat Pulau Padang telah melakukan
perlawanan dengan berbagai cara. Resistensi ditunjukkan

24 Lihat Peta Area terdampak konsesi PT RAPP dalam Andiko, dkk.
“Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat
Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan
Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember
2011), https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28.
Terjadi perubahan SK No. 327/2009 jo SK No. 180/2013 dan beberapa
desa dikeluarkan dari wilayah konsesi RAPP.
25 Michael Allen Brady, “Organis Matter Dynamic of Coastal Peat Deposit
in Sumatra, Indonesia”, Ph.D. Disertasion in Faculty of Graduated
Studiest, University of British Columbia, 1997, hlm. 18. https://open.
library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0075286
26 Haryanto, “Studi Pendahuluan Struktur Vegetasi Hutan Gambut di
Pulau Padang, Provinsi Riau”. Media Konservasi Vol. II (4), Desember
1989.
27 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Gambut.