Page 104 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 65
Maka pertanyaan yang pertama-tama kita ajukan ialah
apakah Domein Verklaring (Pernyataan Domein) yang
dideklarasikan di Jawa pada tahun 1870, diluar Jawa pada tahun
21
1875 dan yang dinyatakan berlaku atas tanah-tanah pertanian
penduduk — yang meskipun mendapat tantangan besar di
Tweede Kamer dan yang melanggar janji-janji pemerintah sendiri
sebelum itu — sungguh-sunguh dapat menimbulkan ketertiban
dan kepastian hukum?
Di bawah ini akan terlihat, bahwa akibat dari pernyataan
itu adalah jauh berlainan dari apa yang mereka harapkan.
Sebagaimana kita ketahui, Pernyataan Domein yang berlaku
umum dari tahun 1870 dan tahun 1875 itu berbunyi: “Bahwa
semua tanah, yang diatasnya tidak dapat dibuktikan adanya hak
eigendom oleh seseorang, adalah domein (milik) dari negara.” 22
Dari bunyi pernyataan ini oleh para birokrat dilahirkan
empat tafsiran yang berpengaruh mengenai domein (milik) dari
negara (belum lagi terhitung tafsiran dari perkataan: tak dapat
dibuktikan), yaitu:

Pertama : Semua tanah, yang diatasnya tak dapat dibuktikan
adanya hak eigendom Barat (menurut Burgelijk

21 Catatan editor: Domeinverklaring dinyatakan dalam pasal 1 Agrarisch
Besluit Staatsblad 1870 No. 118.
22 Adapun bunyi kalimat yang asli dari pernyataan tersebut adalah :
“landsdomein is alle grond, waarop niet door anderen recht van eigendom
wordt bewezen.” Biasanya di dalam suatu perhubungan hukum, maka
subyek yang merasa mempunyai hak harus membuktikan haknya.
Tetapi mengenai hak domein pada jaman Hindia Belanda dahulu,
kita menjumpai keadaan yang sebaliknya. Bukan pemerintah Hindia
Belanda yang harus membuktikan bahwa tanah itu termasuk domein
negeri, tetapi orang lain yang merasa mempunyai hak eigendom atas
tanah tersebut yang diharuskan membuktikan haknya.