Page 106 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 67
berlaku juga di pulau Sumatera, di Manado dan di Kalimantan
Selatan dan Timur, dimana di ketiga daerah tersebut telah pula
berlaku pernyataan domein yang khusus yaitu yang hanya
berlaku bagi tanah-tanah yang tidak dibudidayakan? (dari tahun
1874,1877, dan 1888). Pendapat yang umum mengatakan, bahwa
di Sumatera dan Manado hanya berlaku perumusan-perumusan
dari tahun 1874 dan 1877; pernyataan domein yang umum dari
tahun 1875 dianggap tidak berlaku di daerah-daerah ini.
Tetapi untuk daerah Sumatera Barat dianggap lebih
memberi keuntungan jikalau pernyataan domein dari tahun 1874
tetap “dirahasiakan.” Di Minahasa, sebuah peraturan pelengkap
dari tahun 1898, yang mengatur kebun-kebun kopi di daerah
ini, mengadakan suatu perbedaan antara “kebun-kebun kopi
yang diusahakan diatas tanah-tanah negara (staatsdomein)”
dan “kebun-kebun kopi yang diusahakan diatas tanah-tanah
yang sebelum itu sudah pernah dibuka” (reeds ontgonnen
terreinen). Maka tanah-tanah yang sudah pernah dibuka ini,
atau juga tanah-tanah pertanian yang sudah ditinggalkan,
tidaklah dianggap sebagai domein negeri (landsdomein),
sehingga ia tidak dikuasai oleh perumusan umum dari tahun
1875, melainkan oleh perumusan khusus dari tahun 1877. Sebuah
kumpulan peraturan untuk daerah Minahasa (Wakkary, 1900,
1901) mendiamkan pula Staatsblad dari tahun 1875 itu, demikian
pula buku Graafsland yang hanya mengakui Staatsblad 1877.
Hanya seorang presiden landraad di daerah Manado, yang
menyimpang dari orang-orang sebelumnya, telah mengambil
perumusan tahun 1875 itu pada tahun 1910. Adapun yang cukup
mengherankan pula adalah bahwa di Aceh berlaku perumusan
dari tahun 1875 dan bukan perumusan Sumatera dari tahun 1874.
Pendapat kedua yang menganggap bahwa pernyataan
domein dari tahun 1874, 1877 dan 1888 tidaklah mungkin berdiri
disamping pernyataan domein yang umum dari tahun 1875, dan