Page 105 - Orang Indonesia dan Tanahnya
P. 105
66 Orang Indonesia dan Tanahnya
Wetboek, Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Belanda, ed);
Kedua : Semua tanah yang diatasnya tak dapat dibuktikan
adanya hak eigendom Barat dan hak eigendom
agraris (produk tahun 1872);
Ketiga : Semua tanah yang diatasnya tak dapat dibuktikan
adanya hak eigendom Barat, hak eigendom
agraris, ataupun hak eigendom Timur (hak milik
pribumi yang bebas dari batasan-batasan hukum
adat);
Kempat : Semua tanah yang diatasnya tak dapat dibuktikan
adanya hak eigendom Barat, hak eigendom
agraris, hak eigendom Timur, ataupun juga hak
milik pribumi yang masih lekat pada “hak ulayat
masyarakat hukum adat.”
Adapun tafsiran yang terakhir ini telah dikemukakan oleh
penasehat ahli dari pemerintah dalam soal-soal agraria pada
tahun 1917 dan merupakan puncak dari segenap kekacauan
tafsiran yang telah ada pada waktu itu.
Maka sungguh mengherankan sekali, jikalau perumusan
semacam itu dikatakan dapat menimbulkan ketertiban,
keteraturan dan kepastian dalam perundang-undangan; dan
perumusan tersebut—oleh para pejabat pemerintahan, oleh
para hakim, dan juga oleh para pemilik tanah—harus dianggap
sebagai sesuatu yang merupakan “dasar daripada hak-hak
lainnya.”
Tetapi boleh dikatakan bahwa kekacauan-kekacauan ini
baru pada tahap permulaan. Sebab belum lagi jelas, sampai
dimana sesungguhnya perumusan yang paling umum ini
berlaku dalam daerah yang diperintah langsung di seluruh
Hindia Belanda. Pertanyaan yang akan muncul, adakah ia
