Page 110 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 71
(Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda) tahun 1915
menentukan bahwa: “Tanah-tanah pertanian, tanah-tanah
perkarangan dan sebagainya dari orang-orang Indonesia itu
boleh dinyatakan sebagai tanah-tanah yang termasuk domein
negeri (landsdomein), yang diatasnya dijumpai hak-hak pakai
pribumi.”
Tetapi semua yang kami jelaskan di atas belumlah
merupakan kesalahpahaman yang besar. Sebab masih ada
kesalahpahaman lain yang mungkin merupakan yang paling
buruk. Perlu diketahui bahwa para birokrat sendiri seringkali
bertanya dalam hati kecilnya, apakah pernyataan dari domein
itu tidak lebih baik dan apakah tidak lebih menguntungkan
jikalau pernyataan itu dicabut.
Tetapi gambaran apakah yang mereka bayangkan jikalau
pernyataan itu ditarik kembali? Tidaklah sebagaimana
gambaran dari orang-orang biasa, yaitu bahwa hak eigendom
Timur, beklemd inlandsch bezitrecht (hak milik pribumi yang
masih terikat kepada hak penguasaan dari masyarakat hukum
adat), genotrechtrecht (hak mengambil manfaat), bouw atau
bewerkingsrecht (hak mengusahakan atau mengerjakan)
lalu kembali menempati kedudukannya yang semula seperti
sebelum diadakan pernyataan domein.
Namun sebaliknya, ahli-ahli tersebut, yang ibarat menjadi
buta karena pandangannya telah dibelenggu oleh ide tentang
pernyataan domein, lalu berpendapat: “Jika hak domein dari
negara itu dihapuskan, maka akan muncul penguasaan yang
bebas dan pengambilan manfaat secara bebas oleh penduduk
atas semua tanah pertanian; dengan perkatataan lain, semua
akan diliputi oleh hak eigendom Timur.”
Jadi menurut anggapan mereka, satu-satunya alternatif
dari pernyataan domein itu ialah pengakuan semua hak-hak