Page 114 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 75
Perbuatan semacam ini dilakukan pula di setiap daerah
swapraja yang sesungguhnya tidak mengenal sikap yang despotis
dari raja atas semua tanah; jadi merupakan tindakan yang sangat
tidak tepat jika pemerintah menyerang para raja dengan suatu
pernyataan domein. Bahkan di daerah-daerah dimana ketaatan
dari para kawula kerajaan terhadap raja-rajanya terkenal sangat
kuatnya, seperti di Siak dan Ternate, kita tidak menjumpai
keadaan ini. Kitalah yang memasukkan hal tersebut, dengan
kata lain kita menyita hak-hak penduduk atas tanah-tanahnya.
Tetapi dengan keluarnya pernyataan domein tersebut,
yang menganggap semua tanah-tanah pertanian yang terletak
di dalam daerah-daerah yang diperintah langsung di seluruh
Hindia Belanda sebagai domein negeri, kejahatan apakah yang
sesungguhnya telah terjadi? Bukankah pernyataan domein
dari tahun 1870 dan 1875 telah menyatakan bahwa asas ini
dipertahankan dengan tidak mengurangi apa yang telah
ditetapkan dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Agraria tahun
1870? Dan bukankah pasal-pasal tersbeut dengan jelas telah
menetapkan bahwa “hak-hak dari penduduk pribumi” akan
dihormati?
Memang benar bahwa perumusan domein telah menyatakan
jaminan ini asalkan saja komisi negara yang dibentuk untuk
menyusun “Burgelijk Wetboek Yang Dipersatukan” tidak
menghapuskan azas yang harus dihormati itu dikemudian hari.
Namun bagaimana bunyi perumusan tersebut, dan
bagaimana juga syarat yang dicantumkan di atas kertas, dengan
tiada henti hak-hak penduduk atas tanah-tanah pertaniannya itu
telah dilanggar terus-menerus, karena pemerintah menganggap
tanah-tanah tersebut terutama sebagai domein negeri. Bahkan,
meskipun pada waktu sekarang pemerintah tidak lagi menyebut
hak-hak penduduk atas tanah-tanah domein itu sebagai