Page 119 - Orang Indonesia dan Tanahnya

80 Orang Indonesia dan Tanahnya

Pada masa pemerintahan Raja Willem I telah diberlakukan
rencana-rencana yang liberal untuk pulau Jawa, sehingga
dibutuhkan peraturan-peraturan yang tidak dikenal dan bahkan
tidak disukai oleh penguasa yang memerintah sebelumnya,
yaitu peraturan tentang memberi izin perusahaan-perusahaan
pertanian swasta. Pada tahun 1829 Baud menyiapkan rancangan
mengenai peraturan-peraturan. Lalu pada bulan Maret 1831,
sebuah keputusan dari Raja Belanda menetapkan bahwa
tanah-tanah yang tidak dibudidayakan dapat diberikan kepada
pengusaha-pengusaha bangsa Eropa, baik dengan cara sewa
maupun dengan cara pacht, namun hanya “jika pemberian
tersebut tidak melanggar hak-hak penduduk pribumi.”
Berdasarkan ketentuan ini, terjadilah pemberian-pemberian
tanah yang penting yang meliputi tanah-tanah yang ditumbuhi
hutan-hutan dan tidak ada tanda-tanda bahwa tanah-tanah
tersebut diusahakan oleh penduduk.
Namun dengan cepat muncul berbagai kesulitan. Penduduk
desa yang ramah dan biasa menurut pada segala perintah
itu sekarang mulai menentang, sebab pemberian tersebut
melanggar hak-hak desa yang telah berabad-abad berlaku,
seperti hak buka tanah, mencari kayu, mengumpulkan hasil
hutan, menggembala ternak dan sebagainya, yang tidak dapat
dilepaskan dari kehidupan dari desa itu sendiri dan berguna
demi pemeliharaan kehidupan desa. Maka pemerintah (Baud)
lalu meneliti hal tersebut; hasilnya adalah suatu pengakuan dari
pemerintah bahwa berbagai gugatan dari penduduk itu memang
beralasan. Disamping itu, penelitian ini menghasilkan pula
pengetahuan lebih lanjut, yaitu bahwa di daerah-daerah yang
berpenduduk padat di Jawa, semua tanah telah digunakan oleh
desa-desa dengan berbagai hak seperti yang telah dikemukakan
di atas, sehingga pemberian-pemberian tanah begitu saja tidak
mungkin terjadi. Pada tahun 1835 pemerintah memutuskan