Page 124 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 85
pemberian tanah, orang mempergunakan rumusan dari Baud
mengenai wilayah ulayat (beschikkingskring)–diterima juga
oleh Tweede Kamer—sebuah usul dari Keuschenius untuk
membatasi wilayah kekuasaan tersebut hanya pada dorpskom
(karang desa), sawah-sawah dan tempat-tempat pengembalaan
23
saja yang ditolak dengan 53 suara lawan 4.
Semua ini membuktikan bahwa orang-orang tetap
menghendaki dipertahankannya asas dari tahun 1854 itu.
Selanjutnya tahun 1870 memperlihatkan pula langkah yang
lebih maju. Undang-undang Agraria pada tahun itu (lihat pasal
62 Regeringsreglement ayat 4-8) telah mencamtumkan di dalam
naskahnya (yang masih mengikat sampai dewasa ini) bahwa di
satu pihak, hak-hak dari penduduk pribumi akan dilindungi,
namun dilain pihak—persis seperti apa yang dirumuskan oleh
Baud pada tahun 1829 dan 1854—hak-hak penduduk tersebut
hanya dapat ditiadakan dengan suatu pencabutan hak milik
(onteigening). Pasal 6 dan 7 dari Beslit Agraria tahun 1870 untuk
Jawa dan Madura —dalam bunyinya yang asli—memuat “jiwa”
24
dari naskah Undang-undang 1870 dan “jiwa” dari perdebatan
tahun 1867 dalam segenap bagiannya. Maka dengan sangat jelas
hak-hak penduduk atas tanah-tanah yang tidak dibudidayakan
ditempatkan dalam keadaan aman oleh produk-produk legislatif

23 Pengertian karang desa (dorpskom) itu adalah kumpulan dari
rumah-rumah beserta tanah-tanah pekarangan dari sebuah desa,
jadi di dalamnya tidak termasuk sawah-sawah, padang-padang
pengembalan, hutan-hutan dan tanah-tanah liar.
24 Catatan editor: Yang dimaksud dengan Beslit Agraria (Agrarisch
Besluit) 1870 di sini adalah Staatsblad 1870 No. 118. Secara umum,
beslit agraria adalah aturan perundangan yang posisinya berada di
bawah Agrarische Wet / Undang-undang Agraria yang dituangkan
dalam Staatsblad 1870 No. 55. Untuk konsistensi, dari sejak ini kami
menggunakan istilah Agrarisch Besluit untuk istilah “Beslit Agraria”
yang dipilih penterjemah awal.