Page 126 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 87
Maka tindakan apakah yang diambil pemerintah sekarang?
Apakah pemerintah, sebagai pembentuk undang-undang yang
berkuasa, dan sesuai pula dengan ketentuan undang-undang
yang menghormati hak-hak penduduk, lalu mengeluarkan
dekrit yang berisi perintah: agar setiap orang Eropa dan Cina,
jika berkehendak untuk membuka usaha pertanian yang
besar, disamping meminta persetujuan penduduk menurut
hukum adat, harus pula memohon konsesi kepada pemerintah
berdasarkan suatu peraturan umum (algemene verordening)?
Jawabannya adalah: tidak! Pemerintah tidak suka menempuh
jalan ini, melainkan mengambil jalan lain yang menyimpang.
Pemerintah menafsirkan keadaan tersebut sebagai pelanggaran
yang sombong oleh penduduk atas kedaulatan dari Hindia
Belanda, sehingga dirasa perlu untuk mengeluarkan penduduk
dari semua urusan yang menyangkut tanah-tanah yang
tidak dibudidayakan, dan pemerintah-lah yang kemudian
menggantikan tempatnya.
Untuk daerah Ambon pada tahun 1872 dirasakan belum
perlu mengadakan peraturan yang khusus. Namun pada
tahun 1874 untuk pulau Sumatera dan pada tahun 1877 untuk
daerah Manado, dinyatakan bahwa semua tanah yang tidak
dibudidayakan adalah domein negeri dan hak untuk menguasai
tanah-tanah tersebut ada di tangan pemerintah. Pada tahun 1875
untuk seluruh daerah luar Jawa, dikeluarkan sebuah pernyataan
domein yang berlaku baik untuk tanah-tanah yang tidak
dibudidayakan maupun tanah-tanah pertanian dan pada tahun
1888 kedua perumusan tersebut digabungkan dan dinyatakan
berlaku untuk daerah Borneo Selatan dan Timur. Maka sekarang
pemberian tanah-tanah yang tidak dibudidayakan secara
“tidak sah” dapat diatasi; namun sebagai gantinya terjadilah
pemusnahan hak-hak penduduk penduduk tanpa alasan dan
bertentangan dengan hukum.