Page 113 - Orang Indonesia dan Tanahnya

74 Orang Indonesia dan Tanahnya

dan dijadikan dasar yang tetap bagi kebijaksanaan agraria
pemerintah. Adapun alasan yang diajukan adalah karena
konstruksi domein itu telah diterima di Jawa. Maka kepentingan
dan kebutuhan baru di pulau Lombok sengaja dikalahkan
oleh dasar yang sudah diterima pada tahun 1870 dan 1875.
Mengenai persoalan apakah konstruksi Jawa tersebut justru
akan membawa akibat yang merugikan, tidaklah diselidiki
lebih lanjut.
Sebagaimana kita ketahui, pada masa pemerintahan raja-
raja Bali, tanah-tanah pertuanan (landheergronden) tidaklah
termasuk hak domein raja-raja itu. Sewajarnya, berdasarkan
pertimbangan yang lebih baik dan luas, hendaknya pemerintah
tetap membiarkan tanah-tanah pertuanan tersebut diluar
pernyataan domein kita. Tetapi pemerintah tidak suka
menerima pandangan ini. Adapun alasan penolakan itu adalah
karena pemerintah wajib mencegah setiap pengasingan tanah-
tanah tersebut kepada orang asing; bahwa sejak tahun 1875
ada satu peraturan yang melarang pengasingan tanah-tanah
pertanian yang termasuk domein negeri kepada orang-orang
Eropa dan oleh karena orang tidak dapat mengubah ataupun
menambah peraturan dari tahun 1875 tersebut hanya karena
alasan hendak mengurusi bidang-bidang tanah tertentu, maka
sangat memudahkan sekali jika tanah-tanah pertuanan tersebut
tetap dibiarkan sebagai domein negeri.
Dapat disimpulkan bahwa membuat peraturan-peraturan
dengan model Jawa-lah yang dipentingkan; kebutuhan beberapa
golongan pemilik tanah yang sungguh-sungguh meminta
keadilan, ditempatkan jauh di belakang. Sungguh ganjil sekali
jika dalam usahanya hendak mencegah pengasingan tanah-
tanah tersebut, melainkan dengan menggunakan sebuah
konstruksi yang sesungguhnya tidak benar dan yang hanya dapat
dimengerti oleh para ahli hukum.