Page 107 - Orang Indonesia dan Tanahnya

68 Orang Indonesia dan Tanahnya

harus dianggap sebagai tidak berlaku lagi (Indisch Staatsblad
tahun 1914 No. 367 dengan terang dan jelas menyimpang dari
anggapan ini); sebagai variasi dari pendapat ini ialah anggapan
bahwa Staatsblad 1874 (Sumatera) harus dianggap tidak berlaku
lagi karena adanya Staatsblad 1875 yang lebih muda, sebaliknya
Staatsblad 1875 harus pula mengalah kepada Staatsblad 1877
(Manado) dan Staatsblad 1888 (Kalimantan Selatan dan Timur).

Akhirnya pendapat yang ketiga mengatakan bahwa
seperti juga di Kalimantan Selatan dan Timur (karena
pernyataan domein tahun 1888 mengutip perumusan tahun
1875 didalam pertimbangannya), maka di Sumatera dan Manado
kedua perumusan itu harus berlaku bersama-sama didalam
perhubungan satu sama lain. Mungkin dua Peraturan Agraria
(Agrarische Reglementen) yang telah kita bicarakan didalam bab
yang lalu, telah disusun dari sudut pandang ini.
Tetapi masih ada juga kesulitan-kesulitan yang lebih besar.
Sebab jikalau untuk pulau Sumatera telah dikatakan bahwa
“Semua tanah-tanah yang tidak dibudidayakan adalah domein
negeri (landsdomein),” maka tanah-tanah yang dikenai oleh
perumusan ini dapat pula dikenai oleh perumusan umum dari
tahun 1875 yang mengatakan bahwa “Semua tanah-tanah yang
diatasnya tak dapat dibuktikan adanya hak eigendom oleh
seseorang adalah domein dari negeri (landsdomein).” Keadaan
ini jelas akan menimbulkan persoalan-persoalan mengenai
kedudukan tanah-tanah yang tidak dibudidayakan yang dahulu
bisa diberikan dalam bentuk hak eigendom Barat (seperti
yang terjadi di Jawa Barat dan di daerah-daerah lain), karena
di satu pihak tanah-tanah tersebut merupakan tanah-tanah
eigendom, namun dipihak lain ia pun merupakan tanah-tanah
domein negeri. Namun secara tegas sekarang ditambahkan,
bahwa yang dikenai pernyataan domein itu hanyalah tanah-
tanah yang tidak dibudidayakan, sejauh tanah-tanah itu tidak